TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo geram dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawahnya yang tidak bisa melakukan program hingga APBD DKI 2013 terserap. Jokowi mengatakan, persentase penyerapan APBD tahun lalu hanya 83 persen, padahal ia menargetkan sebanyak 97 persen.

"Tahun ini APBD kita besar sekali, sampai Rp 72 triliun, bagaimana kalau tidak terserap bagus lagi?," ujarnya di hadapan para Kepala SKPD di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Dijelaskannya, penyerapan tinggi memang bukan satu-satunya indicator suksesnya program pemerintah. Namun penyerapan menyangkut peredaran uang di masyarakat. "Peredaran uang semakin banyak, pertumbuhan ekonomi kita semakin tinggi, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) kok sampai Rp 7 triliun," kesal Jokowi.

Jokowi memberikan apresiasi kepada SKPD yang memiliki penyerapan cukup tinggi. Yakni Dinas Pemadam Kebakaranan dan Penanggulangan Bencana sebesar 94,7 persen, DInas Sosial 93,8 persen, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 93,4 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 90 persen, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 90,2 persen.

Selain itu juga di tingkat Suku Dinas, ada Sudin Kebudayaan Jakarta Barat 99,4 persen, Sudin Tenaga Kerja Jakbar 99,12 Suku DInas Sosial Jakarta Barat 99,01, Sudin Pariwisata Jakarta Pusat 98,31 persen.

"Ini sudah April tapi banyak Dinas, dan Sudin belum bergerak apa-apa. Maka, sekarang ini saya kumpulkan, gerakkan dan gerak, jangan diulang lagi November dan Desember baru pada kerja pagi siang malem, kualitasnya jelek. sudah kualitas jelek, muncul masalah (korupsi), contohnya Bus (Transjakarta). Saya minta Kehati-hatian bapak ibu semua, APBD kita ini gede banget," tuturnya. (Ahmad Sabran)