Laporan Wartawan Wartakota, Budi Sam Law Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur akan menata ulang semua saluran air di Jakarta Timur untuk mencegah terjadinya banjir dan genangan air.

Penataan ulang atau normalisasi akan dilakukan mulai pertengahan tahun ini, mulai dari pengerukan saluran air yang terjadi pendangkalan hingga penertiban bangunan yang menutup saluran air.

Hal itu dikatakan Wali Kota Jakarta Timur, Krisdianto, saat bertatap muka dengan warga dalam acara Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) di lapangan RW 02, Kelurahan Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (4/5/2014) pagi.

Krisdianto menjelaskan, penataan saluran air tidak dapat dilakukan setengah-setengah namun harus secara menyeluruh dari hulu ke hilir. "Semua masalah saluran air di Jakarta Timur sama. Ada saluran air yang awalnya lebarnya tiga meter, lalu menjadi satu meter," kata dia.

Menurutnya di sejumlah saluran air yang ada banyak berdiri bangunan permanen yang membuat saluran air menyempit dan terjadi pendangkalan.

"Jadi banyak yang berubah fungsi. Tidak hanya di pinggir namun sampai di atas saluran air berdiri bangunan, seperti kios dan rumah warga yang didirikan secara ilegal," katanya.

Akibatnya saluran air yang mengalami penyempitan, saat musim hujan tidak mampu lagi menampung debit air. Dampaknya pun dapat ditebak, air yang meluap menggenangi pemukiman warga di sekitarnya.

"Kami rencanakan untuk menertibkan bangunan-bangunan tanpa izin yang ada di atas saluran air atau kali. Tolong masyarakat bantu, jadi kalau kita menertibkan jangan dibilang melanggar HAM atau malah ada perlawanan," kata Krisdianto.

Ia mengatakan, masalah saluran air ini sudah terjadi mulai dari hulu hingga hilir. Untuk itu, penataan saluran air pun harus dilakukan juga dari hulu sampai hilir. "Jangan hulunya saja atau hilirnya saja yang dibenahi. Seluruh saluran air di Jakarta Timur harus ditata ulang," tegasnya.

Namun penataan ulang saluran air tersebut juga butuh peran serta aktif dari masyarakat. Para ketua RW, RT dan masyarakat, katanya harus ikut mengontrol wilayahnya, jangan sampai ada lagi bangunan baru yang berdiri di bantaran kali atau saluran air.

Kasudin PU Tata Air Jakarta Timur, Jati Waluyo, mengakui banjir yang kerap terjadi disebabkan belum optimalnya sistem tata air yang ada.

"Seperti di Kecamatan Pulogadung, khususnya Kelurahan Rawamangun, sejak 2002 sistem makro tata airnya belum ditangani secara maksimal," katanya.

Ia mencontohkan, sistem tata air yang menuju kali Sunter dan Waduk Ria Rio, juga sudah banyak berdiri bangunan milik warga. Hal inilah yang membuat pihak Sudin PU Tata Air Jakarta Timur mengalami kesulitan untuk melakukan perawatan, seperti pengerukan atau program normalisasi.

"Kadang upaya normalisasi harus dibarengi penertiban bangunan liar yang ada di pinggir atau di tengah kali, termasuk jembatan-jembatan yang tak berizin," kata Jati.

Maraknya bangunan liar di bantaran saluran air tersebut, menurut Jati, mengakibatkan masyarakat yang paling dirugikan, dengan terjadinya banjir terutama saat musim hujan.

"Maka mulai tahun ini akan mulai dilakukan penertiban bangunan liar di sepanjang saluran air agar program pemeliharaan dan pengerukan mulai dari hulu ke hilir dapat berjalan lancar," ujarnya.

Jati meminta agar Camat dan Lurah ikut mengawasi wilayahnya supaya jangan ada lagi bangunan liar baru yang didirikan warga di sepanjang bantaran kali, sungai atau saluran air. Apabila ada bangunan yang baru berdiri di atas saluran air, warga diharapkan melakukan upaya preventif atau pencegahan.

Sebelumnya, masalah saluran air di Kelurahan Rawamangun disampaikan, Ketua RW 01 Siswo Pranoto. Menurutnya, salah satu saluran air yang ada yaitu di Jalan Haji Ten, sudah 10 tahun tidak berfungsi secara maksimal. "Saluran sudah mengalami pendangkalan, sehingga mengakibatkan banjir saat musim hujan," ujarnya.