Laporan Wartawan Warta Kota, Bintang Pradewo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Usai Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijrah, tingkat urbanisasi pendatang ke Jakarta diprediksi akan meningkat sebanyak 31 persen atau 16.000 orang dibandingkan tahun 2013 lalu. Hal ini dikarenakan Ibu Kota Jakarta masih menjadi favorit para pendatang untuk mengadu nasib.
    
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcakpil) DKI Jakarta, Purba Hutapea mengatakan bahwa prediksi itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Dukcakpil dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Sebanyak 68.000 diprediksi akan memenuhi kota Jakarta.
    
"Pendatang baru paska lebaran diprediksi berdasarkan hasil survey dari lembaga demografi fakulatas ekonomi ui diprediksi 68.000. Naik dibandingkan dengan tahun 2013 yg hanya mencapai 52.000. Jadi naik kurang lebih 31 persen," kata Purba di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/8/2014).
    
Para pendatang yang ke Jakarta berasal dari berbagai wilayah nusantara. Daerah ang menjadi pemasok pendatang pada posisi pertama dari Jawa Tengah, kedua Jawa Barat, ketiga Banten, keempat Yogyakarta kelima Jawa Timur. Oleh sebab itu, pihak Dinas Dukcakpil tidak akan melakukan Operasi Yustisi Kependudukan dan mengubahnya dengan Pembinaan Kependudukan (Binduk).
    
"Ya karena operasi yustisi tidak ada dan diganti dengan bina kependudukan. Bina kependudukan itu dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat pentingnya memiliki dokumen kependudukan kemudian bagaimana mekanisme dan bagaimana bila tidak ada dokumen kependudukan, apa resikonya," tuturnya.

Dia menjelaskan alasan para pendatang masih tertarik ke Jakarta karena upah di Ibu Kota masih tinggi dibandingkan daerah asal para pendatang. Padahal, selain upah tinggi, tinggal di Jakarta juga harus mengelurkan kocek yang cukup dalam. "Di Jakarta itu upah itu tinggi, padahal biaya hidup tinggi. Orang hanya melihat, oh upahnya tinggi itu, kalau upah di desa lebih tinggi pasti tidak datang kesini," tuturnya.
    
Menurutnya, memang para pendatang kurang memiliki keterampilan dan pendidikan khusus ketika mengadu nasib ke Jakarta. Oleh sebab itu, banyak yang akhirnya menjadi pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) lainnya. Oleh sebab itu, Dinas Dukcakpil akan berkordinasi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah itu.
    
"Itu sudah dilaporkan oleh dinas sosial, itu ranah dinas sosial itu sudah dilaporkan ke polisi karena itu bertentangan dengan UU perlindungan anak. Tapi selama didaerah belum tuntas kesejahteraan tetap akan datang, tidak bisa kita cegah, tidak bisa kita usir," ucapnya.