Laporan Wartawan Warta Kota, Bintang Pradewo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat Transportasi, Edy Nursalam menilai langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengandeng PT SGS Indonesia dalam pengelolaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) sudah tepat. Hal ini untuk memperbaiki segala masalah yang ada di PKB butuh revitalisasi ulang dari sistem maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

"Masalah utama PKB yang ada di Jakarta adalah sudah over kapasitas. PKB di Jakarta tidak cukup melayani kendaraan yang melakukan uji KIR," kata pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Balai PKB di Palembang itu saat dihubungi Warta Kota di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (17/8/2014).

Pria yang menjabat sebagai Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu mengatakan bahwa peralatan untuk menguji KIR kendaran yang ada di PKB Jakarta sangat memprihatinkan. Tak hanya itu, sistem dalam pengujiannya juga kurang baik.

"Sistem peralatan untuk pengujian KIR tidak memadai, padahal kendaraan terus meningkat. Harus dibenahi peralatan dan SDMnya," ucapnya.

Menurutnya dengan mengandeng pihak swasta adalah salah satu cara dalam memperbaharui sistem dan peralatan yang ada di balai PKB kendaraan. Namun, ke depannya harus dikembalikan kepada Pemprov DKI.Pasalnya, untuk mengeluarkan surat izin layak kendaraan harus dari pemerintah.

"Untuk swasta sih bagus-bagus saja, karena melihat mental PNS kita yang masih dibawah. Tapi, harus dikembalikan ke pemerintah daerah karena swasta tidak boleh mengeluarkan sertifikasi izin kendaraan," kata dia.