TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat parlemen Sebastian Salang menilai, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama harus diberi keleluasaan untuk memajukan sendiri orang yang ia nilai cocok untuk menggantikan posisinya jika dia menjadi gubernur DKI Jakarta.

Menurut Sebastian, hal tersebut harus dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Apabila Ahok tidak diberi keleluasaan untuk menentukan sendiri pendampingnya, dikhawatirkan nantinya akan berdampak buruk pada proses jalannya roda pemerintahan di DKI Jakarta selama tiga tahun ke depan.

"Parpol jangan sesuka hati mencalonkan orang yang terkesan dipaksakan. Karena dampaknya nanti belum tentu gubernur dan wakilnya bisa bekerja sama. Jadi, Ahok harus punya keleluasaan untuk memajukan orang tepat, untuk kemudian diajukan ke partai," kata Koordinator Formappi itu kepada Kompas.com, Selasa (26/8/2014).

Sebastian memperkirakan, saat ini, baik Jokowi maupun Ahok, sebenarnya sudah menyepakati satu nama yang mereka nilai cocok untuk menjadi wakil gubernur yang akan datang. Namun, keduanya memilih merahasiakannya karena saat ini hubungan antara dua partai tempat mereka bernaung, yakni PDI-P dan Gerindra sedang memanas.

Sejauh ini, ada lima nama yang disebut-sebut memiliki peluang kuat untuk mendamping Ahok. Kelimanya terdiri atas tiga politisi PDI-P, satu politisi Gerindra, dan satu dari kalangan birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Untuk nama-nama dari PDI-P, ketiganya yakni Ketua DPD PDI-P DKI Boy Sadikin; mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH; dan mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat.

Sementara nama yang mencuat dari Partai Gerindra adalah anggota DPRD Mohammad Sanusi. Sedangkan dari lingkungan Pemprov DKI, nama yang muncul ke permukaan adalah Deputi Gubernur DKI bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Sarwo Handayani.