TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah marah di Rusun Marunda, Jakarta Utara, akibat kartu identitas pemilik Rusun tidak sesuai dengan program yang di jalankan, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau yang karib disapa Ahok mengatakan dirinya harus sering turun ke lapangan.

Tujuannya agar tidak ada penyimpangan dalam menjalankan program yang telah ditetapkan pemerintah provinsi DKI Jakarta, seperti pada program kartu elektronik pemilik Rusun.

"Nah makanya saya bilang saya butuh ke lapangan. Kalau tidak, kita akan mengatakan unit ini lunas terus. Ya lunaslah. Dia bayar 150 ribu per bulan, dia sewain 5 juta ke orang, maka akan untung," ujar Ahok, Kamis (4/9/2014).

Setelah sidak ke Rusun Marunda, Ahok mengatakan setiap penghuni rusun wajib membuat kartu elektronik yang menyatu dengan ATM Bank. Apabila tidak dilakukan, ancam Ahok, maka semua penghuni rusun akan diusir.

"Kalo nanti mereka gak mau bikin, akan kita usir semua, jadi syaratnya anda punya rumah susun, KTP harus beralamat rusun, dan kamu harus punya pembayaran sistem ini (elektronik). Kamu BRI, BNI, Mandiri, semua bank bisa," ujar Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan kartu identitas elektronik yang menyatu dengan bank, harus selesai pada tahun 2014. Artinya, semua pemilik Rusun sebelum 2015 mesti memiliki kartu elektronik tersebut.

"Kita lagi kejar akhir tahun beres semua nih. Karena tahun depan bank DKI sudah akan konsentrasi di PKL," ujar Ahok.