TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selalu bergurau ketika ditanya mengenai nama calon pengganti dirinya menjadi orang nomor dua di Ibukota. Jika tidak menyebut nama artis, pria yang karib disapa Ahok tersebut selalu menjawab normatif.

Namun bila terus didesak mantan Bupati Belitung Timur tersebut lantang menjawab. Ahok mengatakan akan memilih yang sesuai dengan keinginannya. Apabila tidak ada yang sesuai maka tidak ada yang akan mengisi posisi wakil gubernur.

"Paling, enggak mau tanda tangan. Kan usul ke DPRD mesti saya dulu. Partai yang ngusulin nama itu ke saya, baru saya usulin ke DPRD. (Gak sesuai) Ya enggak usah usulin, diamin saja. Boleh dong. Kan enggak ada aturan melarang," ujar Ahok di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Ahok menegaskan kosongnya posisi Wakil Gubernur mungkin saja terjadi pasalnya tidak ada satu pun aturan yang melarang gubernur tidak menandatangani usulan cawagub dari DPRD. Saking yakinnya, Ahok mengatakan tidak ada yang tidak mungkin di Indonesia.

"UU MD3 saja boleh diubah setelah tahu siapa kalah menang. Ya kan, UU Pilkada juga boleh diubah," ujar Ahok.

Sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kepala daerah yang terpilih pada jabatan lain posisinya otomatis digantikan oleh wakilnya. Sehinga sesuai konstitusi, setelah ditinggalkan Jokowi yang akan segera didapuk sebagai Presiden RI, Gubernur DKI Jakarta nanti akan diemban oleh Ahok.