Polda Bantah Periksa Organ Reproduksi untuk Tes Keperawanan Calon Polwan
Polda Metro Jaya membantah adanya tes keperawanan saat seleksi penerimaan calon polisi wanita (polwan).
Penulis: Abdul Qodir
Editor: Gusti Sawabi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya membantah adanya tes keperawanan saat seleksi penerimaan calon polisi wanita (polwan). Namun, ada bagian proses seleksi penerimaan yang mewajibkan calon polwan mengikuti pemeriksaan alat reproduksi untuk mengetahui penyakit atau tingkat kesehatannya.
"Bukan tes keperawanan, tapi mengecek kesehatannya dan (pemeriksaan organ reproduksi) itu bagian dari seleksi tersebut," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto di Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Rikwanto menjelaskan, Polda Metro Jaya melakukan penerimaan dan seleksi calon siswa Akpol dan Bintara hampir setiap tahun.
Calon siswa, baik pria maupun wanita, diharuskan mengikuti beberapa seleksi, mulai seleksi akademik, kesehatan jasmani hingga seleksi psikologi.
Seleksi kesehatan, di antaranya dilakukan dengan melakukan tes atau pemeriksaan bagian luar dan organ dalam tubuh. "Tes dalam seperti rontgen, jantung sampai berat badan dan hasil lab. Kalau dia sehat, dia diterima dan ikuti tes selanjutnya. Kalau tidak lolos, tidak diterima," kata Rikwanto.
Ia mengakui, organ reproduksi wanita menjadi salah satu bagian dari pemeriksaan organ tubuh dalam proses seleksi penerimaan calon polwan.
Namun, ia membantah pemeriksaan tersebut dilakukan bertujuan khusus untuk mengetahui keperawanan calon polwan kendati pada akhirnya tim pemeriksa akan mengetahui hal tersebut.
"Itu bagian dari pemeriksaan kesehatan, tidak ada yang spesifik itunya. Entah siapa yang salah menafsirkan soal itu. Itu pola berpikirnya sempit, seolah-olah polisi masih mempermasalahkan calon polwan perawan atau tidak," ujarnya.
Penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini senada dengan keterangan Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Ronny Sompie. Namun, penjelasan kedua polisi tersebut bertolak belakang dengan pengakuan Kepala Divisi Hukum Polri, Inspektur Jenderal Moechgiyarto.
Dalam sebuah acara diskusi di Jakarta kemarin, Moechgiyarto mengakui adanya tes keperawanan terhadap calon polwan. Tes tersebut dilakukan untuk menjaga moral dan mendapatkan calon polwan terbaik.
Ia menyebutkan salah satu latar belakang diadakannya tes keperawanan karena sempat ada calon polwan yang sudah hamil lolos seleksi penerimaan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.