TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Laskar Rakyat Jokowi mendesak Kapolri Jenderal Sutarman segera menarik pasukan Brimob yang ditempatkan di lahan sengketa Telukjambe, Karawang.

Sebagaimana diberitakan media, sejak Juli 2014 silam, pasukan Brimob satu SSK (satuan setingkat kompi) masih saja ditempatkan untuk menjaga tanah milik PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP), anak usaha Agung Podomoro Land (APLN).

Tanah sengketa dan masih bermasalah seluas 350 Ha itu tersebar di tiga desa yaitu Desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang. Tanah itu telah puluhan tahun digarap secara turun-temurun oleh sekitar 1500 kepala keluarga (KK) petani yang kini terusir dan kehidupan mereka terancam kehilangan mata pencarian di atas lahan milik mereka sendiri.

"Laskar Rakyat Jokowi terpanggil untuk ikut mengadvokasi atau membela para petani itu karena sejalan dengan visi besar Presiden Jokowi yang amat peduli dan mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Apalagi rakyat petani yang kami bela itu merupakan korban dari tindakan arogan dan sewenang-wenang apara hukum dan keamanan yang tampak lebih membela kepentingan kapitalis properti tertentu," kata Kornas LJR Riano Oscha kepada wartawan, Senin (8/12/2014).

Dalam kesempatan sama, Riano juga menyampaikan hasil pengamatan pihaknya di lokasi sengketa saat ini. Bahwa di lokasi sengketa tersebut, kata dia, pihak Agung Podomoro Land telah menancapkan papan iklan berukuran besar dengan tulisan: PODOMORO Industrial Park, dilengkapi nomor telepon.

"Ini berarti, APLN tidak mampu menahan diri untuk segera menjual tanah sengketa yang dimenangkannya di pengadilan dengan proses hukum yang penuh kejanggalan. Bagaimana mungkin APLN berani menjual tanah yang masih bermasalah?" kata Riano.

Hilal Tamimi, dari perwakilan Serikat Petani Karawang mempertanyakan mengapa Polri masih saja menempatkan satu kompi Brimob di lokasi tersebut. Jadi, menurutnya seolah kawasan itu adalah lokasi yang penuh konflik.

"Siapa yang membiayai personel Polri sebanyak itu? Untuk apa mereka begitu lama berada di sana? Adakah musuh atau kriminal yang mengancam? Tak mampu disembunyikan kesan bahwa aparat Polri menjadi pelindung kapitalis properti tertentu," kata Hilal.