Dishub DKI Takut Tertibkan Parkir Liar yang Dijaga Preman

TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak mampu menertibkan parkir liar tanpa bantuan personil TNI-Polri.

Tujuan melibatkan anggota TNI-Polri untuk menghindari adanya benturan fisik dengan pengelola parkir yang dikuasai preman.

Saat ini pihak Dishub DKI sedang mengkaji ulang berapa uang yang dibutuhkan untuk anggota TNI dan Polri yang ikut dalam penertiban parkir liar.

"Selama ini kan ngitungnya Rp 38 ribu untuk uang makan, itu terlalu kecil," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Dikatakannya sebelumnya untuk penertiban parkir liar tersebut dianggarkan Rp 2 miliar dalam APBD.

Jumlah tersebut dianggap Benjamin kecil sehingga untuk tahun ini anggarannya lebih besar menjadi Rp 6 miliar.

Sehingga aparat TNI-Polri yang diturunkan membantu Dishub dalam penertiban bisa diberikan uang saku sebesar Rp 250 ribu ditambah uang makan Rp 38 ribu.

"‪Kita harus dibantu TNI dan Polri. Nggak mampu kita kalau sendiri untuk memberantas premanisme. Misalnya kayak penertiban di Tanah Abang, itu kan kental premanismenya. Jadi tidak mampu kita kalau sendiri daripada kita konyol," ungkapnya.