TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sempat berpolemik karena rumah sakit swasta sempat mengeluhkan penggantian biaya berobat dan perawatan pasien pengguna KJS belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada rumah sakit swasta yang menerima dan merawat pasien dengan menggunakan Kartu Jakarta Sehat, dapat saya jelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyelesaikan seluruh klaim dari rumah sakit," ungkap Ahok dalam Rapat Paripurna beragendakan jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi DPRD DKI terkait pembahasan RAPBD 2015.

Jawaban yang dibacakan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Selasa (20/1/2015) tersebut sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Partai Golkar.

Selain itu, Ahok pun menjelaskan tentang pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemprov DKI dikatakannya sejak 1 Desember 2014 pendaftaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah dapat dilakukan dari Puskesmas ke BPJS secara online di seluruh puskesmas kecamatan dan kelurahan.

Terkait penambahan kapasitas rumah sakit, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah dalam rangka menambah kapasitas tempat tidur rumah sakit kelas III.

Pertama membangun RSUD Pasar Minggu. Kedua mengembangkan RSUD Budhi Asih, RSUD Tarakan, dan RSUD Koja. Ketiga, mengembangkan beberapa Puskesmas Kecamatan menjadi Rumah Sakit Tipe D.

"Hal tersebut pelayananya memprioritaskan pada perawatan kelas tiga untuk warga kurang mampu," ucapnya.