TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur merata di Ibu Kota Jakarta menyisakan banjir di sejumlah titik, Senin (9/2/2015) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta harus ditinjau kembali.

"Saya kira pertama kali harus dilihat, apakah sudah memadai ruang terbuka hijau. Brapa persen (yang dibutuhkan) dari wilayah yang ada," kata Ferry kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Menurutnya, Jakarta sebagai Ibukota negara Indonesia harus mulai menata tata ruang dalam jangka waktu panjang. Ferry mengatakan, banjur adalah problem kota besar yang tak bisa ditolak.

"Tapi kita harus mengatakan bahwa sebagai Ibu Kota negara harus punya desain yang mampu menyalurkan. Ini kan sesuatu yang rutin, harus bisa kita lakukan. Jadi, prinsipnya adalah RTH dan sistem serapan air. Itu yang harus dibangun," katanya.

Lebih lanjut saat ditanya apakah ada kemungkinan Kementerian BPN bakal mengevaluasi bangunan yang menyalahi aturan, Ferry mengatakan, bukan itu yang menjadi fokusnya.

"Bagi kami bukan semangatnya mengambil kembali bangunan yang menyalahi tata ruang. Ibukota negara ini harus ada ruang terbuka termasuk RTH, memenuhi jumlah yang disyaratkan. Paling tidak 30 persen. Kalau tidak ngga akan seperti ini," tambahnya.

Diketahui, hujan yang menerjang Jakarta mulai hari Minggu sampai Senin 9 Februari 2015 membuat genangan dengan ketinggian air di sejumlah wilayah. Salah satunya di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang mencapai 1,2 meter atau terparah dari semua wilayah di Ibukota.

Kondisi ini membuat aktivitas warga Kelapa Gading terputus. Bukan hanya itu, sentral bisnis yang ada di sana pun akhirnya lumpuh total.