Ketemu Jokowi, Ahok Minta Mesin Pompa Kementerian PU Dikelola DKI
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk membahas penanganan banjir
Penulis: Adi Suhendi
Editor: Sanusi
![Ketemu Jokowi, Ahok Minta Mesin Pompa Kementerian PU Dikelola DKI](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/perumahan-garden-city-kebanjiran_20150211_161345.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk membahas penanganan banjir di DKI Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Sebelum datang ke Istana, pria yang akrab disapa Ahok tersebut akan menyampaikan permohonan supaya sejumlah pompa dan jalan yang dibawah kewenangan pemerintah pusat supaya pengurusannya diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ia mencontohkan seperti Jalan S Parman yang senantiasa tergenang banjir dan pada saat surut jalannya menjadi rusak. Pemprov DKI Jakarta tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat.
"Saya akan sampaikan ke pak presiden supaya koordinasi. Maksud saya, kita akan bikin surat juga. Lebih baik semua pompa dan segala macam jalan yang pusat-pusat itu kasih DKI yang urus deh," kata Ahok di Balai Kota.
Dengan pengurusan pompa diberikan kepada Pemprov DKI, dikatakan mantan Bupati Belitung Timur ini pihaknya bisa lebih konprehensif menanggulangi banjir dan dampaknya di Jakarta.
Ada beberapa pompa air yang dibangun Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan pengelolaannya berada di bawah pemerintah pusat. Contoh pompa air di Pasar Ikan hanya satu mesin yang berfungsi, padahal keberadaanya sangat vital untuk mengurangi debit air di Waduk Pluit saat permukaan air naik. Pemprov DKI tidak bisa berbuat apa-apa karena pengelolaanya berada di bawah pemerintah pusat.
"Tadi pagi Pasar Ikan tidak hidup penuh pompanya. Saya udah kasih tahu pasar ikan harus dihidupin penuh (pompanya). Ini berapa yang hidup? Satu kan?" ucapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Agus Priyono menjelaskan memang ada beberapa pompa air milik Pemerintah Pusat. Tetapi sudah dipinjamkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Meskipun sudah dipinjamkan tetapi pengoperasiannya masih berada dalam kewenangan Kementerian PU.
"Pompa air Rawa Badak yang bangun Kementrian PU. Pompa Ancol juga. Tapi sudah dipinjamkan ke kita istilahnya. Cuma pengoperasiannya masih di pusat. Ada pompa Perumnas Cengkareng baru dibangun bersamaan dengan pasar ikan. Total 555 pompa air di Jakarta," ungkap Agus.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.