TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap beban pemerintah provinsi DKI Jakarta saat ini semakin berat dalam mengatasi banjir di Ibu Kota.

Pria yang akrab disapa Ahok ini pun menyalahkan pemerintah di masa lalu yang seenaknya memberikan izin kepada pengembang untuk membangun komplek perumahan mewah di wilayah resapan air.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mencontohkan wilayah Kelapa Gading yang selalu menjadi daerah langganan banjir. Perumahan mewah 1200 hektar tersebut airnya dibebankan ke Kali Sunter. Harusnya, untuk wilayah Kelapa Gading membuat danau atau waduk sendiri untuk penampungan air.

Hal tersebut berdasarkan kajian perusahaan Belanda sejak 1973 silam. Tetapi selama perumahan mewah tersebut berdiri tidak pernah ada waduk dibangun dan kini untuk penanggulangan banjirnya menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta.

"Saya pikir ini cerdas-cerdasan aja. Ini salah siapa, salah Pemprov dulu kenapa kasih izin perumahan tidak paksa orang bikin waduk. Ini sekarang tambah penuh ada 12 pengembang di 1500 hektarnya Kelapa Gading. Jadi mereka tidak mau bertanggung jawab," kata Ahok saat meninjau Sungai Sunter, kamis (12/2/2015).

Dikatakannya permasalahan di Kelapa Gading semakin pelik dikarenakan saluran airnya tidak terhubung dari satu pengembang dengan pengembang lainnya. Bahkan Ahok menganggap bahwa perumahan mewah yang paling bahaya dan amburadul adalah Kelapa Gading. Dengan hal tersebut, tentunya menjadi kewajiban Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasinya.

"Ini kita yang beban. Kita yang harus kerjakan. Nggak bisa tindakan karena memang dulu perjanjiannya lemah," ungkapnya.

Suami Veronica Tan ini pun menjelaskan bahwa pihaknya akan membangun waduk di wilayah Marunda serta membangn rumah pompa di Kelapa Gading, termasuk membangun waduk di samping MOI.

Meskipun kini menjadi beban Pemprov DKI, ia tidak bisa menyalahkan pengembangnya, bagaimanapun kesalahan pemerintah provinsi DKI Jakarta di masa lalu yang membuat perjanjian tidak jelas dengan pengembangan yang mengakibatkan Jakarta menjadi wilayah langganan banjir.

"Kan lucu jadi beban kita gitu lho. Jadi namanya keuntungan pengusaha pengembang dengan cara ngelak begini beban kita. Tapi salah nggak? nggak yang salah kita kenapa bikin perjanjian nggak jelas,"ujarnya.

Begitu juga dengan Pantai Indah Kapuk (PIK) menjadi sorotan Ahok. Dikatakannya sudah ada prediksi bila Jakarta akan banjir bila PIK dibangun karena sebagai daerah tangkapan air. Sebetulnya tidak ada larangan PIK dibangun tetapi dengan syarat harus disiapkan waduk 90 hektar.

Tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan pengembangnya. Walhasil menjadi permasalahan baru bagi Jakarta. Harusnya Pemprov di masa lalu harus bisa menekan pengembangnya untuk membuat danau atau waduk tetapi itu tidak dilakukan karena perjanjiannya lemah dengan pemerintah.

"Sayang semua izin itu sudah lewat ini cerita 20-30 tahun lalu. Itu masalahnya. Sekarang gimana, ya sudah. Terus tanah begitu mahal mau bebasin 30 hektar kali Rp 30 juta, Rp 9 triliun itu.," ujarnya.