TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Terhitung 1.600 warga di Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Tanah Pasir, RW06, Penjaringan, Jakarta Utara, terancam diusir. Pasalnya, unit rusun yang‎ mereka sudah tempati puluhan tahun, terhambat soal surat perjanjian sewa (SP) yang mereka miliki.

SP tersebut diketahui, hingga kini belum diserahkan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta, yang mengambil alih pengelolaan Rusun dari PD Sarana Jaya pada tahun 2008.

Gunawan (50), yang juga menjadi pengurus RT01/06 Rusun Tanah Pasir Penjaringan Blok A, mengaku pada tahun 2008 sewaktu dikelola PD Sarana Jaya, SP diambil pengelola dengan alasan akan ada pembaharuan. Nyatanya, menurut Gunawan, hingga kini sudah dioperalihkan ke Dinas Perumahan DKI sehingga SP pun belum mereka terima.

"Warga disini semua cemas dan resah, karena‎ sesuai Pergub No. 111 tahun 2014, acuannya penghuni yang tinggal di unit rusunawa harus memiliki identitas sesuai dengan KTP. Kami juga diberi waktu hingga tanggal 31 Maret 2015 untuk menyesuaikan alamat tersebut," ujar Gunawan, Sabtu (21/2/2015).

‎Menurut dia, warga penghuni rusunawa sudah mengajukan penurunan SP. Ajuan itu lah yang menjadi salah satu syarat memperbaharui kolom alamat pada KTP dan Kartu Keluarga (KK) sejak Januari 2015.

"Masalahnya, hingga saat ini baru 100 KK dari 1800 KK yang turun SP nya. Kami mengeluhkan tidak adanya sosialisasi oleh para pejabat Dinas Perumahan DKI Jakarta. Mereka hanya memberi surat edaran namun tidak memberi solusi atas permasalahan SP penghuni yang belum turun juga," lanjutnya yang sudah menempati lokasi tersebut sejak tahun 1965 jauh sebelum pembangunan rusun pada tahun 1985.

Warga rusun lainnya, Sukatman (47) yang juga sebagai Ketua RT 12/06, mengakui para warga rusun merasa resah lantaran Dinas Perumahan mewajibkan penghuni untuk membuat KTP sesuai dengan alamat hunian. Bahkan, memberi batas waktu hingga akhir Maret.‎

"Bagaimana kami bisa mengurus perpindahan alamat coba? Kalau SP-nya saja belum kami pegang kembali setelah diambil pengelola rusun sebelumnya?" ucapnya.

Dikatakannya kembali, dari total 17 blok yang terbagi ke dalam 17 RT dan 2 RW, jumlah KK yang ada yakni sebanyak 1.700 KK. Rusun tersebut memiliki blok, yakni Blok A hingga M.

"Kemudian ada pula blok yang diberi nama, yakni Blok Cempaka dan Blok Kenanga. Sedangkan untuk harga sewa unit rusun yang murah Rp 39.000 hingga paling mahal Rp 180.000 untuk satu bulan,"ungkapnya.

Ia pun mengakui, saat pelayanan mobile yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta kurang diminati oleh warga. Hal itu disebabkan bukan karena penghuni tak ingin merubah domisilinya.

"SP dulu yang turun. Kami pokoknya masih menunggu. Kalau ada yang sudah turun SP-nya pasti langsung merubah domisili ke Kelurahan saat layanan mobile Dukcapil tidak ada," ketusnya.

‎Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi yang sedang meninjau layanan jemput bola (mobile) di Rusunawa Tanah Pasir, berjanji akan berupaya membicarakan terkait persoalan SP sewa tersebut, ke Dinas Perumahan DKI. Dikatakan Edison, penyesuaian domisili merupakan wujud untuk mengurangi penyalahgunaan unit rusunawa yang kerap disewakan, dijual-belikan, bahkan dioperalihkan ke orang lain.‎

"Nanti akan kita rundingkan dengan Dinas Perumahan DKI agar pengurusan SP bisa diperjelas prosedurnya. Namun kami tidak bisa memberi kelonggaran kepada penghuni rusunawa terkait perubahan domisili pada KTP. Intinya mereka harus secepatnya mengurus SP, soalnya kan itu bukti sah untuk menghuni rusunawa," jelas Edison.