Laporan wartawa Tribunnews.com: Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Harapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) untuk mengintegrasikan seluruh moda transportasi di DKI Jakarta diakuinya akan mendapat banyak hambatan. Satu di antaranya akan ada perlawanan dari sopir bus bila diterapkan sistem rupiah per kilo meter (Rp/KM) di antaranya dari sopir Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB).

"Gabung semua. Kita tidak mau lagi ada tiket tercecer," kata Ahok di Balai Kota, Senin (23/2/2015).

Dikatakannya sistem tiket yang saat ini dijalankan TransJakarta merupakan bentuk subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) kepada masyarakat.

"Jadi misalnya Rp 10 ribu orang cuma perlu bayar Rp 5 ribu atau Rp 6 500 per sekali naik nanti sisanya kita yang bayar. Ketika warga tidak mampu membayar nilai sesungguhnya, sisanya kita yang bayar," ungkapnya.

Tetapi ia mengaku butuh waktu untuk menerapkan kebijakan tersebut. Ia harus menyelesaikan berbagai persoalan supaya para pengelola bus saat ini bisa satu kata dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan Rp/Km.

"Itu butuh waktu buat integrasi. Susahnya lagi kan pasti ada perlawanan dari sopir bus kelas menengah ini yang biasa enak semaunya berhenti sesukanya, merokok bebas, dan sebaigainya. Disuruh mengikuti aturan terus digaji. Dia tidak suka. Ini katanya aturan kebebasan," ungkapnya.

Ia ingin masyarakat bisa merasakan bus tanpa harus menunggu lama di halte. Dalam interval waktu sepuluh menit atau 30 menit bus selalu ada.

"Kita ingin setiap 10 menit atau setengah jam bus jalan terus sehingga orang-orang pada naik bus. Tidak numpuk di pagi sama sore hari saja tapi rata. Mungkin siang bisa dimurahkan harga tiketnya," ungkapnya.