TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menganggap langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melapor ke Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) sudah tepat.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi apa yang dilakukan Ahok akan membuka siapa sebetulnya yang bermain dengan anggaran APBD DKI Jakarta.

"Nanti kami juga terbuka di angket, kan penyelidikan internal. Siapa yang tidak benar, akan kelihatan terang benderang nanti," ungkap pria yang akrab disapa Pras melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Jumat (27/2/2015).

Begitu juga dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Apa yang dilakukan Ahok dengan melapor ke KPK disikapinya santai. DPRD tidak berniat melaporkan balik Ahok.

"Santai saja, tetangga juga bisa laporin saya (ke KPK), siapapun bisa lapor kok. (anggota) DPRD tidak ada ketakutan sama sekali. Kami sudah angket dan lihat saja nanti hasilnya," ujarnya.

Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta semakin panas setelah Ahok mengirimkan dokumen APBD yang bukan hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Tensi politik semakin tinggi di DKI saat Ahok mengungkapkan banyaknya anggaran siluman dalam APBD yang dianggap sengaja disusupkan sejumlah oknum. Akibatnya DPRD pun membentuk panitia angket untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan gubernur.

Tidak kalah senjata, Ahok sedikit-sediki mulai membukan dugaan-dugaan korupsi lewat permainan angggaran APBD sampai akhirnya Ahok pun melaporkannya ke KPK.