Dinas Pendidikan Mengaku Kecolongan Pengadaan UPS Senilai Rp 330 Miliar
Lasor Marbun mengaku kecolongan pengadaan barang bernilai kontrak Rp 5,8 miliar per unit tersebut bisa lolos.
Penulis: Adi Suhendi
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan data pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) atau suplai daya bebas gangguan untuk sekolah dalam APBD 2014.
Data tersebut sengaja dikeluarkan Ahok menyusul kemelut APBD 2015 yang berbuntut terhadap terbentuknya panitia angket oleh DPRD DKI.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun membenarkan adanya pengadaan senilai kurang lebih Rp 330 miliar tersebut. Ia mengaku kecolongan pengadaan barang bernilai kontrak Rp 5,8 miliar per unit tersebut bisa lolos.
"Saya sudah dikasih tahu Pak Gubernur (tentang data tersebut). Saya waktu itu kaget anggaran itu bisa masuk. Padahal pas pembahasan tidak ada," kata Lasro saat dihubungi wartawan, Jumat (26/2/2015).
Dijelaskan dia, anggaran untuk pengadaan barang tersebut tidak ada dalam pembahasan APBD DKI Jakarta 2014. Tetapi anggaran masuk saat penyusunan APBD Perubahan DKI Jakarta 2014.
"Anggaran itu masuk pas APBD Perubahan. Anggaran itu terpisah. Adanya di sudin-sudin," kata pria yang kini menjadi kepala inspektorat DKI Jakarta tersebut.
Sebelumnya Ahok membeberkan data pengadaan UPS di sejumlah sekolah yang berada di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.
Data tersebut sengaja dikeluarkan mengingat dalam APBD 2015 kembali ada anggaran pengadaan UPS untuk kelurahan dan kecamatan. Anggaran tersebut disebut Ahok masuk dalam total anggaran siluman Rp 12,1 triliun.
