TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis, sebanyak 48 ‎mata anggaran kegiatan yang bermasalah terkait realisasi program peningkatan sarana dan prasana pendidikan di DKI Jakarta pada tahun ajaran 2014.

Penelusuran ICW terdapat anggaran mata kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta pada Dinas dan Suku Dinas Pendidikan.

"Pada TA 2014 (Tahun Ajaran) terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 2,068 triliun dengan nilai realisasi sebesar Rp 1,194 triliun," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Pelayanan Publik ICW Firdaus Ilyas di Jakarta, Senin (9/3/2015).

Penelusuran ICW, program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan DKI Jakarta tahun 2014 yang bermasalah.

Diantaranya proyek pengadaan Uninterruptible Power Suplly (UPS), pengadaan alat scanner dan printer 3D, pengadaan Colaboration Active Classroom (CAC), dan pengadaan alat digital education classroom.

"Dari realisasi kegiatan yang diduga bermasalah (siluman) terdiri dari 454 paket kegiatan,"kata Firdaus.

‎Firdaus menyatakan, laporan realisasi pengadaan UPS selama TA 2014 pada Dinas dan Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebanyak 51 paket. Pengadaan itu diantaranya pada SMA dan SMA sebanyak 49 paket dengan kisaran anggaran Rp 6 miliar/paket.

Sementara pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 paket dengan anggaran Rp 6 miliar/paket. Realisasi pengadaan ini juga di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebanyak 1 paket senilai Rp1,37 miliar.