TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gagat Wahyono konsultan sistem e budgeting mengaku dirinya tidak tahu menahu tentang tim 20 pengelola sistem e budgeting.

Dirinya mengaku dari Surabaya hanya ada empat orang yang diminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penerapan sistem e budgeting.

Dalam pertemuannya dengan panitia angket DPRD DKI Jakarta, Gagat mengaku tidak tahu tentang tim 20 saat anggota dewan menanyakan hal tersebut.

"Yang (tim) 20, siapa ya saya tidak mengerti. Saya hanya berempat. Itu saat awal. Sekarang (hanya) satu dua orang (saja) untuk mengawal," kata Gagat dalam pertemuan dengan panitia angket di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/3/2015)

Dikatakan Gagat dirinya tidak memperjualbelikan sistem e budgeting yang dirancang bersama timnya.

"Kami tidak jualan pak. Saya (pun) tidak ngomong pengabdian karena saya dikasih uang," ucapnya.

Bahkan bergabungnya Gagat dengan tim Pemprov DKI Jakarta mengurus sistem e budgeting tidak dalam kapasitas mewakili institusi mana pun.

"Posisi saya, saya tidak membawa nama institusi. Saya hanya diberi honor saja, dan itu tidak full satu tahun. Ketika diperlukan saja, kami bantu dan itu diberikan honor," ungkap Gagat.

Tetapi ia tidak mau membuka berapa honor yang diterimanya dari Pemprov DKI Jakarta. Gagat mengaku bila dirinya berada di Pemprov DKI bukan berkapasitas sebagai pegawai Pemprov DKI tetapi dirinya mengaku mengantongi surat penugasan.

Tetapi penugasan atau ikatan seperti apa, Gagat tidak menjelaskannya secara detail. Ia mengaku hanya sebagai konsultan dan itu sudah ditekuninya usai menamatkan kuliah.

"Pernah kerja di perusahaan swasta, lalu jadi konsultan lagi. Pernah jadi dosen di Universitas Airlangga, almamater saya. Tapi tidak kerasan (betah)," ujarnya.