Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

20 Ribu Orang Tanda Tangan Dukung Ahok

Aksi lanjutan ini merupakan sebagai sikap mendukung Ahok mengungkap dan melawan para Begal anggaran siluman 12,1 triliun rupiah yang dianggap merugika

Penulis: Rahmat Patutie
Editor: Gusti Sawabi
zoom-in 20 Ribu Orang  Tanda Tangan Dukung Ahok
Tribunnews.com/Rahmat Patutie
Aksi penggalagan tanda tangan untuk mendukung Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Minggu (15/3/2015) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat Patutie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan orang tergabung dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) mengundang masyarakat membubuhkan tanda tangan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di tengah-tengah ribuan masyarakat yang berjubel di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/3/2015) pagi.

Aksi lanjutan ini merupakan sebagai sikap mendukung Ahok mengungkap dan melawan para Begal anggaran siluman 12,1 triliun rupiah yang dianggap merugikan uang rakyat.

Relawan menyiapkan 50 spanduk warna putih dan spidol setiap aksinya. Nampak tak jarang masyarakat mampir ikut memberikan partisipasinya. Terlihat lima 10 lapis spanduk sudah terisi tanda tangan masyarakat.

"Aksi ini untuk menggalang dukungan untuk melawan para begal anggaran, para mafia dan calo proyek di Jakarta," kata Koordinator Aksi BaraJP #SaveAhok Syafti Hidayat di lokasi.

Ia menjelaskan, tujuan aksi supaya masyarakat dapat dilibatkan mengontrol dan mengawasi dana-dana yang dipakai eksekutif dan legislatif DKI demi meminimalisir korupsi.

"Kita mendukung pemberantasan korupsi di jakarta, kalau korupsi tangkap langsung masukin penjara," ujarnya.

Berita Rekomendasi

Disebutkan dia, hingga saat ini, sudah terkumpul sekitar 20 ribu tanda tangan dari masyarakat.

Sementara Sihol Manulang sang Ketua Umum Bara JP menegaskan, bahwa rakyat tidak bisa lagi membiarkan anggota DPRD seenaknya memaksakan anggaran siluman. Sebab menurutnya, tugas anggota dewan adalah untuk membantu Pemda DKI seperti yang dimandatkan rakyat terhadap mereka.

"Memang betul dewan itu mempunyai hak untuk pengawasan dan legislasi, tetapi bukan membuat anggaran secara sepihak, dia harus bekerja sama dengan pemda," kata Sihol.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas