TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jika sebelumnya Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tuding draf APBD DKI 2015 yang disetujui Pemprov-DPRD DKI mengandung 'anggaran siluman', temuan serupa ternyata juga didapat di draf APBD versi Ahok yang sudah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Yakni adanya item anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk lima perusahaan yang disebut-sebut merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasalnya anggaran-anggaran itu ternyata ada dalam draf APBD versi Ahok yang digadang bebas anggaran siluman lantaran sudah pakai e-budgeting. Sementara anggaran yang kemudian masuk, jadi item anggaran di APBD itu jelas-jelas tak pernah masuk dalam pembahasan dan disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua Banggar DPRD, Prasetio Edi Marsudi mengakui temuan itu dalam rapat kemarin, yang memang membahas evaluasi Kemendagri atas draf APBD DKI 2015 versi Ahok.

"Ini ada beberapa permasalahan yang mungkin kami alami. Inilah yang dibilang 'siluman'," kata Prasetio, usai rapat tertutup Banggar, di DPRD DKI, Jakarta, Kebon Sirih, Senin (16/3/2015).

Politisi PDIP itu mencontohkan masuknya anggaran PMP untuk PD Dharma Jaya. Padahal saat rapat dengan TAPD, DPRD tidak menyetujui pengucuran anggaran untuk BUMD DKI yang mengurusi pemotongan ternak itu.

"Ini nggak kita kasih anggaran," katanya.

Belum lagi dengan adanya pengajuan anggaran untuk PT. Ratak dan PT Cemani Koka.

"Itu nggak ada gunanya jadi kita coret juga. PT Cemani Koka ini ngga ada di pembahasan saat rapat Banggar dan TAPD," ujar ketua DPRD DKI itu.

Tak hanya itu. Adalagi PT Grahasari Suryajaya yang dianggarkan Rp48 miliar. Lalu PT Rumah Sakit Haji yang juga tak pernah dibahas dewan dengan TAPD, yang juga bisa lolos di draf APBD versi Ahok. "Ini juga nggak terbahas, ini yang dianggap siluman juga ini," tambahnya.

Padahal diketahui, di draf APBD yang disepakati di paripurna, hanya tiga BUMD saja yang disetujui dapat kucuran. Yakni PT Mass Rapid Transit (MRT), PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) dan PT Bank DKI.

Dewan pun akan menanyakan ke TAPD mengenai lolosnya kelima perusahaan tersebut di APBD versi Ahok yang sudah dievaluasi Kemendagri.

"Besok kita pertanyakan kepada TAPD kemana ini, Besok kan kita rapat dengan TAPD, kalau tidak ada titik temunya, kita serahkan Kemendagri. Mudah-mudahan komunikasi terbentuk. Apapun ceritanya APBD 2015 harus terbentuk di DKI Jakarta," kata Prasetio.