Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menduga ada anggaran siluman sebesar Rp 1,5 triliun masuk dalam RAPBD yang disusun jajarannya dalam versi electronic budgeting, berdasar analisa pengelola kawalAPBD.org Ainun Najib.

"Berarti hasil crop-crop (pemangkasan) ini ada Rp 12,1 triliun. Begitu dimasukkan ke sistem ternyata Rp 12,1 triliun tersebut jadinya Rp 10,5 triliun. Berarti Rp 1,5 triliun yang sudah masuk ke dalam sistem. Itu kita cari lagi semua," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (17/3/2015).

Ia menambahkan, banyak anggaran-anggaran tidak jelas masuk ke dalam RAPBD versi e-budgeting di antaranya sewa mobil yang disembunyikan begitu banyak.

"Ngapain sewa mobil, tidak masuk akal. Itu ngarang-ngarang. Beli ATK, komputer, laptop, terus ada beli UPS lagi. Lucu tidak tuh? Kalau pakai laptop pakai UPS. Ada tidak sih kamu beli laptop beli UPS? Itu kan aneh. Yang saya tahu kalau beli komputer atau PC beli UPS itu masih masuk akal," ungkapnya.

Sistem e-budgeting tidak menjamin anggaran-anggaran titipan masuk, tapi setidaknya memberikan keterbukaan kepada publik. Sehingga warga Jakarta atau Indonesia untuk dapat memeriksa anggaran.

"Begitu tahu ada yang tidak beres, kasih tahu pada kami. Kami lock (tutup). Kalau dulu kami tidak bisa. Kita lock mainin lagi, kita lock dimainkan lagi," ungkapnya.

Ahok tidak menampik kemungkinan ada oknum di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memainkan anggaran. Tapi tidak menutup kemungkinan pula atas perintah oknum DPRD.

"Polisi, Polda kan bilang ada perintah oknum DPRD. Kalau soal itu nanti buktikan di pengadilan saja," sambung dia.