TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Setelah kasus UPS dan pohon, Ahok juga mempersoalkan dana tong sampah yang fantastis. Berdasar data APBD 2014 yang seluruhnya memiliki nomenkelatur, jika ditotal secara keseluruhan anggaran pengadaan tong sampah beserta alat kebersihan, serta kegiatan monitoring alat kebersihan di sejumlah tempat hingga tingkat RW, mencapai Rp 38.854.373.225.

Beberapa pecahan dari total Rp 38,8 miliar itu adalah dana untuk pengadaan tong sampah taman dan jalur hijau dari Dinas Kebersihan sebesar Rp 5 miliar. Ada juga program pengadaan tong sampah yang ditulis serupa tapi tak sama. Misalnya, pengadaan tong sampah pilah RW 02, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur mencapai Rp 300 juta.

Ahok mengaku sudah mengantongi siapa-siapa saja anggota dewan yang 'bermain'. Saat ditanya siapa, Ahok akan membuktikan pada waktunya. "Itu bagian dari pokir (pokok pikiran), gue tahu siapa-siapa (legislatif) aja yang main. Cuman enggak ada bukti, yang kena SKPD. Gue punya kok, tapi gak ada bukti, ini pokirnya siapa, ini pokirnya siapa, lengkap. Berkasnya lengkap, kalau si ini mainnya di mana, si ini mainnya di mana. Cuman membuktikannya susah," ujarnya.

Menurut Ahok, penggunaan dana siluman lainnya adalah kegiatan monitoring kebersihan di pasar yang ada di kota administratif Jakarta Utara sebesar Rp 165 juta, monitoring kebersihan di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sebesar Rp 30 juta, monitoring kebersihan di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebesar Rp 24.734.000, dan monitoring kebersihan di Kepulauan Seribu senilai Rp 75 juta. Ahok mengaku telah menyerahkan sejumlah data APBD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait dengan pejabat DKI yang terlibat dalam 'permainan' APBD, Ahok mengaku sudah mengetahui nama-nama mereka. "Kita sudah tahu makanya aku pindahkan jadi staf semua," ujar Ahok seraya menambahkan, "Ada eselon IV, eselon III terlibat, dan eselon II juga mungkin terlibat," lanjut Ahok. (Mohamad Yusuf)