TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjamin bila tunjangan jumbo atau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Dinamis untuk PNS DKI tetap akan dibayarkan meskipun RAPBD 2015 tidak mendapatkan restu dari DPRD.

"Sama semua, semua berjalan. Itu mereka cuma menakut-nakuti saja. Supaya PNS berontak melawan saya. Ini kan politik VOC Belanda," ungkap pria yang akrab disapa Ahok saat meninjau Pintu Air Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015).

Dikatakan pria yang pernah duduk di Komisi II DPR RI ini mengatakan meskipun harus menggunakan APBD 2014, tidak akan ada efeknya bagi masyarakat.

Hanya pengaruhnya bila pajak DKI Jakarta bertambah pada 2015 ini menjadi lebih besar misalnya mencapai Rp 70 triliun atau Rp 100 triliun, kelebihannya tidak bisa digunakan.

"Hanya kekunci Rp 72 triliun (nilai APBD) yang tahun 2014. Ya itu disimpan saja. Simpan terus sampai kalau saya tidak terpilih, mudah-mudahan gubernur yang baru kalau mau kerja sama, ya kerja sama saja. Kalau gubernur yang baru jujur ya tetap bertahan, sampai 2019. Saya yakin warga DKI akan menghukum tidak memilih partai-partai politik itu," ungkapnya.

Dikatakannya anggaran APBD meskipun mengginakan Peraturan Gubernur, pihaknya bisa bebas menggunakan untuk berbagai program yang sudah digariskan pada 2015 ini.

"Jadi bukan berarti kalau program tahun lalu saya bikin sheet pile Rp 10 triliun, lalu tahun ini masih sheet pile, tidak. Kita bebas pakai mana saja. Selama jumlahnya, tidak melebihi yang (APBD) 2014," kata Ahok.