Laporan wartawan tribunnews.com : Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Transportasi masih menjadi kendala untuk mengakses Kepulauan Seribu khususnya dalam rangka mengantarkan wisatawan yang ingin berlibur di wilayah kepulauan DKI Jakarta tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan bila jumlah kapal masih terbatas.

Saat ini hanya ada 12 kapal milik Pemprov DKI dan kini hanya ada 10 yang beroperasi ditambah dengan kapal ojek milik masyarakat serta swasta.

Untuk itu, Ahok panggilan akrab Basuki mengatakan pihaknya harus membeli lagi kapal yang berukuran besar minimal memiliki kapasitasnya.

"Kita ingin 12 bulan ini sudah bisa masuk kapal. Kalau ombak lagi besar di sini ya parkir di sana kapalnya. Kan ini ada (gelombang) barat dan timur," ungkap pria yang akrab disapa Ahok di Kepulauan Seribu, Selasa (7/4/2015).

Dikatakannya pembelian kapal baru untuk armada transportasi ke Kepulauan Seribu harus berjalan simultan dengan pembayaran layaknya seperti TransJakarta.

"Bisa seperti konsep Busway, ada yang kita operasikan sendiri ada yang kita swastakan. Kita bayar dia kalau di darat kan Rp/kilometer, kalau ini Rp/jam. Karena kita tidak bisa hitung jarak kapal kan?" ungkapnya.

Untuk sistem pembayaran dengan transaksi non tunai, dikatakan Ahok akan membuat ongkos naik kapal menuju ke Kepulauan Seribu bisa lebih murah karena Pemprov DKI bisa memberikan subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO).

Ahok berharap tahun depan konsepnya bisa berjalan sehingga penumpang tidak perlu menunggu lama untuk menyeberang menuju Kepulauan Seribu.

"Seharusnya ya tahun depan bisa. Sehingga masyarakat selalu ada kapal. Kalau lagi sepi kan siapa yang mengoperasikan? Makanya kapal numpuk kaya bis. Tidak mau mereka jalan pas kosong. Rugi kan kalau beroperasi tidak ada penumpang. Makanya lebih baik kami yang bayar tapi pakai tiketnya itu," ungkapnya.