TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Anggota DPD RI Dailami Firdaus memberikan dukungannya atas sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak rencana pemerintah untuk pengosongan agama dalam KTP elektronik.

Dailami juga menolak masuknya selain agama yang telah diakui (enam agama resmi), dan menolak masuknya aliran kepercayan. "Kalau pemerintah akan mengosongkan kolom agama, berarti bertengtangan dengan sila pertama Pancasila. Juga bertentangan dengan UUD RI 1945," tegas Dailami, yang tak lain salah seorang senator asal Jakarta, Rabu (22/04/2015).

Dailami kemudian mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan pengkhianatan terhadap bangsa.Menurutnya, saat ini tengah berkembang tiga opsi wacana terkait pengosongan kolom agama. Pertama, adanya pandangan untuk menghilangkan kolom agama. Kedua, pandangan untuk menambahkan kolom agama baru. Ketiga, adanya pandangan untuk menambahkan aliran kepercayaan dalam KTP elektronik.

"Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang saat ini berlaku masih relevan dan cukup menampung aspirasi masyarakat," tegas Dailami.

Dailami kemudian menyarankan agar pemerintah fokus berupaya meningkatkan kesejahterkan rakyat, bukan membuat rakyat gelisah. Menurut Dailami, rakyat sudah cukup dengan beban yang semakin berat dengan berbagai persoalan selama ini.

"Saya melihat tidak ada perbaikan yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Tapi justru rakyat kian susah dengan berbagai kebijakan yang ada," terang Dailami.

Sebelumnya, Ketua Umum MUI yang juga Ketua Umum Din Syamsuddin juga menyatakan rencana penolakan pengosongan kolom agama. "Saya kira yang lebih baik ya sebagaimana adanya. Itu jauh lebih maslahat daripada kosong agamanya," ujar Din beberapa waktu lalu.