Ahok Ngotot Terapkan Rp/KM bagi Pengguna Busway
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap ngotot ingin menerapkan sistem Rp/KM untuk bus milik perusahaan swasta yang menggunakan jalur busway
Penulis: Adi Suhendi
Editor: Gusti Sawabi
Laporan wartawan Tribunnews.com Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap ngotot ingin menerapkan sistem Rp/KM untuk bus milik perusahaan swasta yang menggunakan jalur busway.
Ketentuannya bus seperti Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) harus terintegrasi dengan PT TransJakarta.
"Memang kalau mau masuk jalur busway harus bayar Rp/KM. Kami yang subsidi bayar, sehingga penumpang tidak perlu bayar dua kali. Kan kita kasih kemudahan, kamu turunin penumpang di tempat kita (DKI) terus mereka naik TransJakarta tidak bayar," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Selasa (5/5/2015).
Selama ini penumpang Bus TransJakarta bila berganti bus ke APTB maka harus membayar kembali sesuai tarif yang ditentukan pengelola APTB. Dikatakan Ahok sistem tersebut tidak benar.
"Kalau mau kamu gabung sama kita saja, kita bayar Rp/KM," ucapnya.
Para pengusaha jasa bus APTB sebetulnya tidak mempermasalahkan bergabung dengan PT TransJakarta. Tetapi tarif yang dipergunakan sama seperti saat ini dengan alasan bila tidak sama maka pengusaha akan nombok.
"Bukan nombokin, kita bayar Rp/KM. Masalahnya sekarang jadi tabrakan namanya juga pengusaha, dia menganggap Rp/KM yang kita kasih ini kemurahan. Kalau kemurahan, kita lelang dong sekarang sampai akhir Mei kelihatan," ungkapnya.
Tetapi Ahok tidak memaksa para pengusaha bus untuk bergabung dengan PT TransJakarta tentunya mereka tidak diperkenankan menggunakan jalur busway atau hanya sampai ujung halte perbatasan saja.
"Terserah. Tapi jangan nyalahin kami kalau kami perluas TransJakarta kami sampai ke tempat anda. Kan kita kerjasama dengan Tangerang dan Bekasi, kalau dengan Rp 3.500 orang suka naik kami terus pilih kami sampai ke sana bagaimana. Pasti rugi Rp 3.500? Tidak rugi dong kan saya bayar anda Rp/KM," katanya.
Dikatakan mantan Bupati Belitung Timur ini dengan sistem yang ada saat ini, justru pengusaha jasa angkutan bus rugi bila penumpang sedang sepi. Beda dengan sistem Rp/KM, ada tidak ada penumpang DKI akan membayarnya.
"Justru sekarang Anda lebih rugi kalau tidak ada penumpang, Anda nombok tidak? Nombok. Kalau ikut kami, ada atau tidaknya penumpang Anda tetap kami bayar Rp/KM. Kan enak," ucapnya.