TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkit kinerja Dinas Pertaman dan Pemakaman sebelumnya. Selain banyak taman yang tidak beres, pemakaman pun juga pengelolaannya amburadul karena masih ada pungutan liar.

"Pemakaman gratis? tidak beres juga, orang miskin dipalakin juga. Orang mati pun susah di Jakarta, dipalakin juga," kata pria yang akrab disapa Ahok dalam pengarahan pada acara Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 di Balai Kota, Senin (25/5/2015).

Ia pun menyentil masalah pembangunan taman. Sejak awal dirinya meminta bila taman diswastakan pembangunannya.

Tetapi dalam realisasinya sangat lama diwujudkan. Akhirnya mantan Bupati Belitung Timur ini memutar otaknya sampai akhirnya muncul gagasan pembangunan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).

"Jadi harusnya membangun taman itu dinas taman, tidak jalan, mau suruh swasta. dihambat, dipersulit, saya pikir. mungkin rezekinya diambil. Saya putar pakai RPTRA, sama PKK. jadi semua kita caplok pakai swasta, enggak lama, 4 bulan selesai," ungkapnya.

Hingga akhir tahun 2015 direncanakan akan ada 54 RPTRA berdiri di ibu kota. Ia ingin setiap tahunnya bisa berdiri 60 tahun tanpa menggunakan anggaran APBD.

Kemudian, ia pun mengungkapkan ketika awal menjadi Wakil Gubernur DKI, taman di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Sudirman ada outsourcing untuk menjaga taman.

"Perawatan, gaji, macam-macam bisa Rp 10 miliar. Rp 5 miliar buat keamanan," katanya.