Jepang Diminta Bantu Proyek MRT Tahap II
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mendesak pemerintah Jepang dalam halpembangunan MRT tahap II.
Editor: Budi Prasetyo
J
TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA-Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mendesak pemerintah Jepang dalam hal ini Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk membantu pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) tahap II. Namun hingga saat ini, pemerintah Jepang belum memberikan keputusan atas permintaan bantuan keuangan tersebut.
Padahal untuk pembangunan tahap II sudah terlambat. Sedangkan pada pembangunan tahap I, JICA telah memberi pinjaman melalui pemerintah pusat.
"Kami bilang, Jepang kalau mau membantu kami harus cepat karena fase kedua MRT kami sudah terlambat. Kami inginnya cepat," kata Basuki dalam laman Berita jakarta usai bertemu Wakil Menteri Transportasi Jepang, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Basuki menambahkan dalam memberikan bantuan pihak Jepang mengeluarkan dana secara perlahan-lahan. Cara itu dianggap menghambat pembangunan dan merugikan, karena barang yang diinginkan belum jadi.
"Pemerintah Jepang, mereka akan putuskan. Kami sudah desak mereka. Kami mau cepat. Mereka tahu kami terlambat, maka akan dipercepat kok. Lahan sudah tidak ada masalah kok sekarang," katanya.
Basuki menuturkan, jika Jepang tidak bisa memberikan keputusan pemberian bantuan dengan cepat, maka pihaknya pun bisa mempertimbangkan sistem dari Perancis. Mengingat sistem perkeretaapian di Indonesia saat ini juga berasal dari Perancis. Basuki juga memilih untuk tetap berhutang dalam pembangunan MRT tahap II ini.
Rencana pembangunan MRT tahap II, Bundaran HI-Kampung Bandan sendiri memiliki panjang 8,1 kilometer dengan tipe konstruksi underground atau bawah tanah. Sedikitnya akan ada 8 stasiun di sepanjang track tersebut, dengan satu dipo yang akan dibangun di Kampung Bandan. Agar moda transportasi berbasis rel ini terintegrasi dengan daerah lain, Basuki juga ingin mempercepat pembangunan koridor 2 yakni timur ke barat. Bahkan, jika Jawa Barat dan Banten pun tidak mau menanggung utang, DKI siap menanggungnya. Karena jika MRT hanya berada di tengah kota maka fungsinya tidak maksimal untuk mengurai kemacetan.
"Makanya kami ingin timur-barat betul-betul sampai Bekasi dan Balaraja. Itu baru ada gunanya, karena kalau tidak sampai Balaraja, Cikarang, buat apa? Pusatnya di Cikarang, perumahan semua begitu banyak. Nah itu kami tawarkan, tapi Jepangnya lambat," katanya.
