Ahok: Orang Bilang Saya Asal Ngomong Tapi Kalau Kerja Tak Sembarangan
"Saya bisa pulang malam karena harus buat disposisi surat, karena semua surat saya baca," ungkap Ahok.
Penulis: Adi Suhendi
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gaya bicara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kerap mendapat sorotan bahkan sering dianggap asal bicara.
Tetapi Ahok tidak menghiraukan hal tersebut karena dirinya mengaku kerja memimpin DKI tidak sembarangan.
"Orang bilang saya asal ngomong, tapi kalau kerja saya tidak sembarangan. Saya baca sendiri surat yang masuk ke saya. Saya bisa pulang malam karena harus buat disposisi surat, karena semua surat saya baca," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/7/2015).
Dikatakannya, semua surat darimana pun baik pejabat atau dari warga biasa selalu dibaca langsung jika masuk ke meja kerjanya. Bahkan undangan pernikahan sekali pun dia baca dan berusaha memenuhinya bila waktunya senggang.
"Undangan-undangan yang datang pun saya yang baca. Soal tidak bisa pergi (penuhi undangan), manusia ini paling top sabtu atau minggu dapat tiga saja dalam sehari yang kekejar, memang susah karena waktu terbatas," ungkapnya.
Maksudnya, Ahok selalu teliti dalam membaca surat masuk atau keluar berkaitan dengan pemerintahan yang dipimpinnya. Itupula, kata dia, terkait koreksi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD DKI Tahun Anggaran 2015. Dalam LHP BPK RI satu koreksinya mengenai pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat yang dianggap mahal harganya.
Padahal sebelum pembelian, penganggarannya sudah melalui pembahasan KUA PPAS dan sudah ada kesepahaman dengan DPRD DKI saat itu untuk menyusun APBD Perubahannya.
"Jadi Prioritas mana yang ditambah, bidang kesehatan membeli sebagian tanah Rumah Sakit Sumber Waras untuk membuat rumah sakit jantung dan kanker," katanya.
Ia pun menyinggung soal pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS). Dikatakannya berdasarkan surat-surat yang dibacanya tidak ada pengadaan barang tersebut karena bidang pendidikan sudah terpenuhi melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Itu pengadaan UPS yang ngaco, dalam APBD Perubahan itu tidak ada untuk itu. Tapi yang ada untuk beli truk sampah excavator," ucapnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.