Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWSCOM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengatakan, meski ada beberapa warga Kampung Pulo yang menolak, pemerintah akan tetap menggusur perumahan mereka yang berada di sekitar sungai.

"Ada sebagian yang mau, sebagian enggak mau. Yang enggak mau tetap kena gusur. Contohnya pemilihan presiden sama pemilihan Gubernur DKI yang syaratnya 50 persen plus 1. Kalau Kampung Pulo 80 persen warganya setuju, ya kita bongkar," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Ahok heran masih ada warga yang menolak digusur, padahal mendapat kompensasi tinggal di rumah susun. Ia punya pandangan, warga-warga yang menolak penggusuran adalah oknum yang sering memanfaatkan bencana banjir.

Usai menemui LSM Ciliwung Merdeka di Balai Kota, Selasa (4/8/2015), sebagian besar warga setuju direlokasi sementara ke Rusun Jatinegara Barat, lalu akan dipindah lagi ke rusun baru, yang dekat dengan pemukiman warga sebelumnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kompensasi, yaitu warga yang rumahnya digusur, setiap luas tanah milik warga akan diganti rugi 1,5 kali lipat.

"Jadi kalau anda punya tanah 100 meter persegi, saya bisa kasih anda 150 meter. Berarti anda langsung dapat lima rusun dan sertifikat langsung atas nama anda. Anda bisa sewakan. Itu tawaran yang belum pernah ada di DKI," terang Ahok.