Sejarawan Ini Kutuk Langkah Ahok Menggusur Permukiman di Kampung Pulo
JJ Rizal minta rumah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pantai Mutiara digusur karena merupakan lahan hijau dan resapan air
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sejumlah reaksi bermunculan dari yang bersimpati dan mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggusur permukiman di Kampung Pulo, yang memicu bentrokan dan kerusuhan, Kamis (20/8/2015).
Reaksi itu di antaranya disampaikan sejarawan, JJ Rizal melalui akun pribadinya, yang kemudian menimbulkan sejumlah reaksi baik mengecam Rizal, tapi ada juga yang mendukungnya.
JJ Rizal minta rumah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pantai Mutiara digusur karena merupakan lahan hijau dan resapan air seperti halnya Kampung Pulo.
Sebenarnya, apa saja yang disoroti pria yang juga aktivis ini dalam akun pribadinya itu?
Satu kampung yg harusnya bisa jadi percontohan teknik manusia jakarta hidup berdamai dengan air lenyap #gusurkampungpulo #kotapongah
Dalam konteks Kampung Pulo, Ahok itu tumpul kemanusiannya, hadir sebagai aktor kekerasan dan prasangka.
Kalo Ahok konsisten gusur Kampung Pulo karena dianggap tinggal di lahan hijau/resapan, maka dia harus gusur juga dong lingkungan rumahnya di Pantai Mutiara.
Kawasan Pantai Mutiara itu kawasan yang 860 ha diperuntukkan bagi hutan bakau dan resapan, tapi kok Ahok belagak gak tahu dan merasa tak berdosa tinggal di sana?
Ahok gak bakal gusur rumahnya di Pantai Mutiara, meski melanggar peruntukan krn dia anggap itu rumah hoki en dia ga tahu sejarah ruang Jakarta.
Mengapa kepada orang kecil Ahok galak sekali, sementara pada developer seperti reklamasi Pluit yang jelas-jelas merusak lingkungan, hatinya baik sekali?
Yang tinggal di kawasan yang seharusnya bukan untuk perumahan, tapi disulap jadi perumahan oleh developer dan diberi sertifikat, itu terus dianggap legal?
Demikian sebagian kicauan JJ Rizal yang memicu berbagai tanggapan, tapi memang sebagian lahan di bantaran kali di wilayah Jakarta Utara, yang rata-rata dimiliki kaum berduit aman dari gerakan penertiban dan penggusuran yang dilakukan rezim Basuki Tjahaja Purnama.