"Ada di Jakarta Utara yang mengurus TDP hingga enam bulan, itu sangat menghambat, seharusnya ya lebih cepat lebih baik," paparnya.

Secara terpisah anggota komisi B DPRD DKI, Yuke Yurike tidak menampik jika kinerja PTSP dalam pengurusan izin usaha, masih belum sempurna.

Hal tersebut dikarenakan di PTSP‎, para pegawai tidak ditempatkan sesuai bidangnya.

‎"PTSP jauh dari sempurna, izinnya masih lama, menurut mereka sumber daya manusianya yang tidak mumpumi, engga paham, misalnya untuk urus pariwisata yang urus bukan orang pariwisata," katanya.

‎Ia mengatakan secara keseluruhan masukan Kadin tersebut sangat baik dan akan ditampung oleh DPRD untuk nantinya menjadi dasar dalam pembuatan aturan.

‎"Masukannya sangat konkrit mereka kasih masukan cukup baik, mulai dari regulasi dan perizinan. ‎Kita harus jadi Mitra bener bener," katanya.

Selain masalah PTSP, Kadin juga mengeluhkan penyerapan anggaran yang masih rendah.

Penyerapan tersebut mestinya diitngkatkan terutama untuk membantu program pengembangan UMKM. (*)