Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tabrakan KRL Commuter Line

Komisi V DPR Minta KNKT Selediki Tabrakan KRL di Stasiun Juanda

Komisi V DPR RI prihatin dan menyesalkan terjadinya musibah tabrakan dua kereta commuter line di Stasiun Juanda

Komisi V DPR Minta KNKT Selediki Tabrakan KRL di Stasiun Juanda
Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono
Korban luka kecelakaan KRL di stasiun Juanda sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta, Rabu (23/9/2015). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA‎ - Komisi V DPR RI prihatin dan menyesalkan terjadinya musibah tabrakan dua kereta commuter line di Stasiun Juanda yang mengakibatkan puluhan penumpang luka-luka.

Komisi yang membidangi transportasi ini juga meminta Komite Nasional untuk Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menyelediki kasus tabrakan ini.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan, jika dalam penyelidikan nanti ditemukan adanya untuk kesalahan manusia, Yudi meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan sanksi tegas sesuai dengan UU No.23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

“Saya sangat prihatin dengan terulangnya kecelakaan kereta api setelah musibah di Bintaro akhir tahun 2013 lalu. Seharusnya, kecelakaan kereta yang terjadi akhir-akhir ini menjadi momentum pemerintah dan PT KAI untuk memperbaiki kelaikan sarana dan prasarana kereta dan meningkatkan keselamatan,” kata Yudi dalam keterangannya, Kamis (24/9/2015).

Untuk mengungkap penyebab kecelakaan, Politikus PKS itu meminta KNKT segera melakukan penyelidikan. Sesuai dengan UU No 23/2007, dalam hal terjadi kecelakaan kereta api, pihak Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian harus melakukan hal-hal diantaranya, mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

"Juga menangani korban kecelakaan, dan segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang dan mengurus klaim asuransi korban kecelakaan," imbuhnya.

Selain itu, PT KAI selaku penyelenggaraan perkeretaapian diminta untuk melakukan penanganan kecelakaan KA sesuai dengan UU No.23/2007 pasal 125 dan meminta pemerintah memberikan sanksi tegas pada pihak-pihak yang lalai melaksanakan tugasnya sehingga menyebabkan kecelakaan maut tersebut.

Juga kepada awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api yang tidak mematuhi perintah petugas pengatur perjalanan kereta api, sinyal, atau tanda sehingga mengakibatkan kecelakaan kereta api, sebagaimana diatur dalam pasal 206 UU No 23/2007 dapat dikenakan sanksi pidana selama satu tahun penjara jika kecelakaan tersebut menyebabkan kerugian bagi harta benda.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas