TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik membantah kalau pihak legislatif menghambat pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015 dengan cara tidak menandatangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014.

Taufik tidak sependapat dengan pernyataan yang dilontarkan Ahok kalau Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi enggan menandatangani LKPJ.

Kata Taufik permasalahannya ada pada tidak baiknya komunikasi yang dibangun oleh Ahok kepada DPRD.

"Kalau kita menghambat kita tidak usah adakan saja rapat paripurna sekalian. Ini masalah komunikasi antar pimpinan yang kurang baik, jadi tidak alasan DPRD untuk menghambat. Ini hanya faktor komunikasi," ujar Taufik di gedung DPRD, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Politisi dari Partai Gerindra ini, membantah kalau dirinya kesal dengan Ahok. Kata dia, kalau Ketua DPRD kesal ya sah-sah saja karena semua orang bisa saja kesal dengan gaya kepemimpinan Ahok, "Ya semua orang bisa saja ngambek bukan hanya Pras. Kalau saya urusan ngambeknya apa?" ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Ahok mengatakan Pras kesal dengan dirinya. Ahok menyebutkan Pras kesal karena dirinya tidak pernah menghubungi Politisi dari PDI P tersebut.

"Kamu tanya sama Pak Pras. Makanya, kadang-kadang sama teman itu begitu, susah. Ini namanya teman ngambek. Saya telepon dia, dia cuma bilang bercanda 'Abis lu enggak pernah nyari gue, gue cariin lu enggak angkat-angkat teleponnya'. Ya teman ya kayak begitu hubungannya," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Pras sebelumnya sempat mengatakan bahwa Ahok membutuhkan DPRD untuk menjalankan pemerintahannya. Pras sengaja menunda menandatangani LKPJ agar Ahok menyadari Pemerintah Daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif.

"Ternyata dia mencari Ketua DPRD buat tanda tangan kan. Dia butuh dengan DPRD," ujar Pras saat dihubungi, Sabtu (10/10/2015).

Pras juga menuding Ahok sering kali tidak menghargai posisi DPRD. Padahal, Pras yang merupakan Ketua DPRD adalah teman Ahok sendiri.