TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinas Kebersihan DKI Jakarta berencana untuk mengambil alih pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasai, Jawa Barat.

Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji telah mendiskusikan hal itu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Isnawa telah meminta anggaran untuk swakelola TPST Bantar Gebang.

"Yang tadi uang (untuk bayar) tipping fee (pihak ketiga Bantar Gebang), saya minta dana itu dialihkan untuk swakelola Bantar Gebang," ujar Isnawa di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).

Isnawa sudah mencicil rancangan untuk pengelolaan di Bantar Gebang. Bahkan dirinya telah menghitung berapa orang yang dibutuhkan, gajinya, truk, alat berat, dan segala kebutuhan pengelolaan TPST Bantar Gebang.

Tapi, ujar dia, Pemerintah Provinsi DKI akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi. Karena dalam perjanjian tertulis, "Harus bayar CD (community development) 20 persen. CD itu dibayar 20 persen kalau ada pengelola. Tapi kalau pengelolanya udah kita putus, otomatis Pemkot Bekasi nanya, entar saya gimana nih. Itu harus ada pembicaraan lebih lanjut," ucap Isnawa.

Namun sudah ada instruksi dari Ahok, kata Isnawa, agar CD itu harus masuk ke kas APBD Bekasi. Lanjut dia swakelola TPST Bantar Gebang untuk kepentingan bersama.

"Keyakinan saya harus didukung semua. Pak Gub, SKPD lain, Pemkot Bekasi, TNI, dan Polri. Ini untukk kepentingan bersama, Bekasi dan DKI," tutup Isnawa.