TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman menyebutkan ada unsur politis dari perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Komisi A DPRD Bekasi.

"Saya sih melihatnya, begini ini kayaknya ada politis. Jangan-jangan ada yang menggerakkan. Pada saat Pak Ahok ngomong kayak gitu baru muncul klaim. Saya yakin ada orang yang menggerakkan itu," ujar Prabowo di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2015).

Meski begitu, Prabowo tidak mau asal tuding, bahwa yang melakukan provokasi adalah DPRD Bekasi, tapi "Saya yakin ada orang di belakangnya," tambah Prabowo

Prabowo mendukung rencana pemutusan kontrak perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI dengan PT Godang Tua Jaya. Tapi, perlu pengkajian dan pembelajaran lebih lanjut, bila pengelolaan sampah ditangani oleh Pemprov DKI.

"Kalau Dinas Kebersihan mengatakan siap untuk mengelola, kenapa tidak?" ujar Prabowo.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata mengatakan, komisinya sepakat untuk menggugat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama melalui jalur hukum. Sebab, Basuki atau Ahok kerap menghina Komisi A DPRD Bekasi.

"Seluruh anggota Komisi A sudah mengirim rekomendasi kepada pimpinan dewan untuk mengambil jalur hukum. Ini adalah langkah kami secara kelembagaan untuk merespons segala tudingan dan penghinaan institusi DPRD Bekasi," ujar Ariyanto saat dihubungi.

Sementara itu Ahok tidak merasa dirinya melakukan pencemaran nama baik kepada DPRD Bekasi.

"Saya kira semua orang berhak melaporkan, enggak ada masalah. Saya enggak merasa melakukan pencemaran nama baik DPRD Bekasi," ujar Ahok.