TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Bestari Barus menduga ada kepentingan di balik permasalahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Alasan Bestari, saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersikeras untuk memutus kontrak dengan pihak pengelola TPST Bantargebang (PT. Godang Tua Jaya dan PT. Navigat Organic Energy Indonesia) banyak keanehan yang muncul.

"Sampah DKI sudah berubah wujud. Dari sampah yang bau, menjadi sampah wangi," kata Bestari saat dihubungi pada Rabu (4/11/2015).

"Yang lebih aneh lagi ada yang berpendapat kalau tanpa perusahaan itu Pemprov enggak akan mampu menangani sampah DKI, ada apa sih sebenarnya? Sepertinya ada aroma wangi di persoalan sampah ini," ujar Politisi dari Partai Nasional Demokrat ini.

Bestari mendesak DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani permasalahan Bantargebang.

Dirinya menekankan semua pihak harus mengetahui bahwa sejatinya lahan TPST Bantargebang adalah milik DKI bukan swasta.

"Maka saya mendorong agar DPRD membentuk Pansus agar dapat menemukan titik masalah dan merekomendasikan solusi terbaik," katanya.

Sebelumnya Direktur Utama PT. NOEI Agus Nugroho Santoso mengaku merugi karena sampah dari Jakarta. Kata dia, kerugian karena pihaknya menerima tipping fee jauh bawah standar.

"Sejak 2011 kami merugi. Perusahaan kami merugi dikarenakan jumlah tipping fee yang masuk jauh di bawah standar," ujar Agus di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2015).