TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengadakan pertemuan pendidikan mengantisipasi ulah pengunjuk rasa dengan Perusahaan Otobus (PO). Pertemuan di Aula Traffic Management Centre (TMC), Jakarta, pada Kamis(12/11/2015).

Kabag Rencana dan Administrasi (Renmin) Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya, AKBP Irfan Prawira mengatakan apabila terjadi aksi unjuk rasa di DKI Jakarta salah satu pihak yang diuntungkan pengusaha transportasi, seperti Kopaja dan Metro Mini.

PO sebagai perusahaan di bidang transportasi dinilai sebagai pihak yang diuntungkan karena menyediakan jasa angkutan umum kepada para pengunjuk rasa.

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya, tercatat 2.856 aksi demo terjadi selama satu tahun. Jika dirata-ratakan selama satu hari di DKI Jakarta ada 10 aksi unjuk rasa.

"2856 per tahun, 284 perbulan, dan rata-rata 10 aksi per hari di Jakarta. Bagi pengusaha transportasi ini suatu proyek. Kalau dikelola dengan baik pasti untung," tutur Irfan di Aula Traffic Management Centre, Jakarta.

Dia mengklaim aksi unjuk rasa tersebut merupakan lumbung bagi PO untuk mengeruk keuntungan. Menggunakan matematika sederhana, dia menilai para pimpinan mendapat keuntungan dari pihak penyewa, khususnya bagi pengunjuk rasa.

"Bayangkan, satu bus itu disewa 500 ribu. Ya kalikan saja dengan jumlah aksi yang ada," tambahnya.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama dengan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishub) DKI Jakarta dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) berupaya meminimalisir kemacetan saat unjuk rasa.

Dir Lantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Risyapudin meminta setiap elemen-elemen pemerintah saling bekerjasama meminimalisir kemacetan saat unjuk rasa terjadi di ibukota.

Terutama Organda, kata dia, wajib memberikan pengetahuan kepada para sopir angkutan yang kendaraan disewa. Ini dilakukan agar sopir angkutan tidak mudah terintimidasi para pengunjuk rasa untuk melakukan tindakan melawan hukum.