TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun perkantoran Menara Kuningan (P3SRS MK) periode 2015 - 2018 yang sudah terpilih secara demokratis melalui sistem one man one vote pada Agustus 2015 lalu mulai 'digoyang' oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan pribadi dan golongan.

Padahal, P3SRS MK telah menorehkan sejumlah prestasi. Dan kepengurusan ini juga telah menggelar Rapat Umum Tahunan (RUTA) dengan mekanisme demokratis, berbeda dengan pihak yang tidak puas yang menginginkan sistem Nilai Perbandingan Proporsional (NPP).

Ketua P3SRS MK yang terpilih kembali untuk periode kedua Junimart Girsang mengatakan, prestasi yang telah diraih P3SRS MK di antaranya Juara Pertama Lomba Pengelolaan Rumah Susun Komersial Perkantoran Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

"Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, P3SRS MK senantiasa berusaha secara maksimal melakukan perbaikan kualitas pelayanan kepada seluruh pemilik dan penghuni gedung serta mempertahankan prestasi yang telah diraih," ungkap Junimart.

Sementara, program perbaikan fasilitas juga telah dilakukan, seperti membuat dua titik sumur resapan di belakang gedung, memodifikasi cerobong genset, renovasi interior toilet, mengganti pintu penghubung antar lantai, membuat vertical garden, merenovasi interior lift eksekutif, perbaikan tanggul di area pos, pengadaan konstruksi base plate gondola dan lainnya.

"Semua itu dilakukan untuk membuat penghuni maupun tamu yang datang merasa nyaman," ungkap anggota DPR RI ini.

Untuk itu, Junimart meminta semua pihak harus menjaga kondisi yang kondusif agar prestasi yang telah diraih bisa lebih ditingkatkan sesuai peraturan yang berlaku sehingga mampu membuat nyaman para penghuni dan tenan gedung.

"Karena itu, kita khawatir jika kepengurusan yang sudah terbentuk secara demokratis ini digoyang terus menerus oleh kepentingan-kepentingan tertentu sudah pasti akan mengganggu kenyamanan para penghuni sekaligus bisa men-downgrade prestasi yang sudah dicapai selama ini. Selain itu, agar tidak terjadi kegaduhan sehingga bisa kenyamanan bekerja di perkantoran MK. Dan saya tegaskan bahwa kepengurusan ini telah diaktekan sehingga sudah resmi secara hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku," papar Junimart.

Junimart menegaskan pihaknya akan sekuat tenaga menyelesaikan persoalan yang ada agar tidak berlarut. Semua ini dilakukan karena bentuk tanggung jawab atas proses terpilih kembali dirinya sebagai ketua P3SRS MK.

"Saya tidak mau amanah yang telah diberikan melalui forum demokratis one man one vote tidak saya pertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, mekanisme demokratis yang selama ini menjadi ruh dalam setiap proses pengambilan keputusan di P3SRS MK jangan sampai hilang dan berubah menjadi elitis, oligarkis bahkan jadi anti demokrasi," kata Junimart.