Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak terlihat wajah Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun dan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Andi Baso Mappapoleonro saat pelantikan di Balai Agung.

Kini dua pejabat eselon II di Pemerintah Provinsi DKI itu, jabatannya dicopot.

Alasannya, kedua pejabat itu diduga terlibat kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan entah terlibat atau tidak kedua orang itu bertanggungjawab soal kasus tersebut.

"Pak Andi Baso yang bertanggung jawab di Bappeda, Pak Inspektorat (Lasro) yang bertanggung jawab di Dinas Pendidikan," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2015).

Dia juga menyinggung Lasro yang menyebut nama Sekretaris Daerah (Sekda), Saefullah, telah memerintahkan Alex Usman usulkan pengajuan pengadaan UPS pada APBD P 2014.

Hal itu diucapkan Lasro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saat dimintai keterangan sebagai saksi kasus UPS.

"Dia bilang, dulu tidak tahu sama saya. Kemudian, di sidang kok kamu (Lasro) tahu? Lalu dia nuduh Sekda. Saya tanya Sekda, dia bilang tidak pernah ngomong gitu," imbuhnya

"Tapi di pengadilan dia tahu, bahwa menurut dia itu perintah Sekda. Orang seperti itu kita lepas dulu. Nanti kita lihat seperti apa," kata Mantan Bupati Belitung Timur ini.

Posisi Lasro kini diisi Mery Erna Hani yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi.

Kemudian, posisi Kepala BPLHD DKI kini diisi Junaedi yang sebelumnya merupakan Sekretaris Dewan Korpri.

Posisi Sekretaris Dewan Korpri kini dijabat Iqbal yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI.

Selain eselon II, ada beberapa pejabat eselon III dan IV yang juga dilantik pada sore ini.