Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI tidak maksimal.

Pria yang akrab disapa Ahok ini memaparkan, bahwa pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 sudah hampir sama dengan Rancangan APBD DKI 2016.

Menurut Ahok, pembahasan KUA-PPAS DKI 2016 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, pembahasannya sampai ke satuan tiga atau dokumen anggaran yang memuat deskripsi program, dan rincian alokasi pagu anggaran per program.

Dia membantah pernyataan dari Ketua Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Syamsuddin Alimsyah yang menyebutkan, pengesahan Rancangan APBD DKI 2016 yang dikebut akan membuat kualitas pembahasan anggaran tidak maksimal.

"Pemantau itu (Kopel) harus ingat, KUA-PPAS kami itu sudah seperti APBD," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2015).

Bila pada tahun-tahun sebelumnya KUA-PPAS tidak menentukan angka anggaran, dan hanya memaparkan mana saja yang akan menjadi prioritas DKI, di KUA-PPAS DKI 2016 tidak seperti itu.

"Kalau dulu tuh KUA-PPAS tidak ada angka. Hanya menyebutkan plafon prioritas saja, semisal bangun Rumah Sakit, Pendidikan, Transportasi, dan Kebersihan. Kalau sekarang sampai satuan tiga dibahasnya," kata Mantan Bupati Belitung Timur ini.

Sebelumnya Syamsuddin Alimsyah menghawatirkan ada keterpaksaan dari pihak DPRD DKI untuk mengesahkan secepat-cepatnya R-APBD DKI 2016, demi menghindari sanksi dari Kemendagri. Hal itu, lanjut dia, akan membuat kualitas pembahasan anggaran tidak berkualitas.

"Terdapat 649 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di DKI Jakarta. Dibahas cuma satu hari itu tidak mungkin," ujar Syamsuddin.