TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Kementerian Perdagangan bersama lima instansi lainnya membentuk posko bersama, yakni Gerai Informasi dan Pelayanan, di Lindeteves Trade Center (LTC), Glodok, Jakarta (Senin, 7/12/2015).

Gerai ini untuk memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha terkait Standard Nasional Indonesia (SNI) dan pelabelan barang. Sementara kelima instansi lainnya itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan Polri.

"Posko bersama ini menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah, khususnya pelaku usaha di bidang perdagangan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya," kata Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo.

Widodo menjelaskan, posko didirikan untuk memberikan pemahaman terkait dengan peraturan di bidang SNI, pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang, kewajiban melengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia pada produk elektronika, serta peraturan di bidang kepabeanan.

Widodo berharap pembukaan posko ini menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku usaha.

Widodo juga berterimakasih kepada anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, yang bisa hadir dalam peresmpian gerai ini.

Bagi Maruarar, pembukaan gerai ini adalah wujud Revolusi Mental dan bagian dari Refomasi Birokrasi. Dengan gerai ini maka layanan publik menjadi lebih dekat, dan pelaku usaha bisa dengan mudah berkonsultasi dengan pihak yang berwenang.

Usai gunting pita peresmian, Maruarar pun memfasilitasi‎ dialog antara pedagang dengan Widodo dan lima perwakilan instansi lainnya. Seorang pedagang minta penjelasan terkait dengan barang yang legal.

Baginya kalau barang sudah masuk kios artinya barang itu legal sebab sudah lolos legalitasnya sejak di pelabuhan melalui pemeriksaan Bea Cukai. Ia pun berharap ada kepastian hukum dari pemerintah agar usaha berjalan kondusif‎.

Sesuai dengan aspirasi pedagang, Maruarar pun bertanya tentang kewenangan dan tugas Kominfo. Pihak Kominfo mengatakan bahwa kehadirannya adalah untuk memberi pemahaman terkait dengan persyaratan teknis.

Setiap barang yang masuk harus memenuhi persyaratan teknis, lalu diadajakan pengujian barang, lalu disertifikasi. Misalnya barang berupa handphone, HT atau yang mengadung frekuensi lainnya.

Ketua Asosiasi Pelaku Usaha di LTC, Alex Suharni, sangat senang dengan peresmian gerai ini. Apalagi di gerai ini ada enam instansi sekaligus sehingga memudahkan sekitar 2500 pemilik kios di LTC untuk berkonsultasi. Ia pun sangat berterimakasih kepada Maruarar Sirait.

"Ini berkat Bang Ara. Berkat perjuangan Bang Ara. Waktu diskusi tanggal 6 November lalu, Bang Ara yang mengusulkan agar pusat layanan informasi dekat kepada publik. Bagi kami, ini contoh Revolusi mental," ungkap Alex.

Diketahui, pada 6 November lalu, Para pedagang di Lindeteves Trade Center (LTC) nampak puas dan lega usai dialog dengan pemangku kepentingan.

Mereka lega usai berdialog dengan dipandu anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait. Dalam dialog yang dihadiri sekitar 500 pedagang ini Maruarar menggunakan mekanisme yang berbeda.

Dialog sama sekali tidak dimulai dengan pemaparan dari narasumber. Dialog diawali dengan mendengarkan terlebih dahulu aspirasi dari para pedagang.

Saat membuka diskusi, Maruarar juga menekankan bahwa pemerintahan Jokowi ini mau agar benar-benar hukum tegak, dan di saat yang sama perekonomian juga kondusif. Para hadirin pun dengan kompak mengatakan setuju kepada Maruarar, bahwa mereka tidak ingin menjual barang ilegal, mereka ingin penegakkan hukum berjalan dan juga ingin iklim usaha bagus.

Hadir dialog ini sebagai narasumber adalah Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo, Kasubdit I Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri AKBP Sandi Nugroho dan Direktur Kriminalitas Khusus Kombes Pol Mujiono.

Dalam dialog ini muncul gagasan untuk mendirikan gerai informasi dan layanan publik sehingga pelaku usaha paham terkait barang-barang legal dan SNI.