FGD ISKA: Pilkada Serentak Banyak Kekurangan tapi Jangan Pesimistis
Pilkada serentak adalah pilihan sulit terbaik yang harus diambil demi perbaikan proses demokrasi Indonesia.
Editor: Robertus Rimawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak gelombang pertama dijadwalkan pada 9 Desember 2015.
Peristiwa ini adalah kali pertama Indonesia menyelenggarakan pilkada secara serentak, meski belum seluruhnya.
Ada 269 daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang akan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan pada hari yang sama.
Pilkada serentak adalah pilihan sulit terbaik yang harus diambil demi perbaikan proses demokrasi Indonesia.
Dukungan penuh pemerintah, peran serta masyarakat dan berbagai elemen bangsa –termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri), adalah syarat mutlak terselenggaranya Pilkada yang sukses, demokratis, bersih, transparan, aman, dan damai.
Demikian ditegaskan oleh Muliawan Margadana, Ketua Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) dalam Focus Discussion Group di Jakarta, Senin (7/12/2015) kemarin.
Melalui rilis yang masuk ke Redaksi Tribunnews.com, Muliawan mengajak masyarakat tetap optimis terhadap penyelenggaran pilkada serentak yang pertama kali ini sepanjang sejarah Indonesia.
“Pilkada serentak di 269 daerah ini tidak hanya terbesar di Indonesia, tapi mungkin juga dunia,” papar Muliawan.
Namun ia menyoroti partai politik masih kurang responsif dalam melaksanakan pesta demokrasi kali ini. Menurutnya, hal ini terlihat kurang semaraknya kampanye pilkada kali ini.
Dewan Penasihat ISKA, Leonardo J Renyut mengatakan, problemnya bagaimana melakukan rekrutmen calon kepala daerah secara berkualitas.
Bagaimana masyarakat dicerdaskan untuk menjadi bagian demokratisasi memilih pemimpinnya secara benar, bukan pragmatis seperti yang terjadi sekarang ini.
Ia melontarkan ide agar diadakan konvensi dalam partai politik sehingga dapat melibatkan masyarakat secara luas.
Leonardo mengungkapkan politik uang juga masih marak sehingga perlu sistem pengawasan yang lebih.
Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Martin Manurung mengatakan politik uang itu praktik yang tidak disuka, tapi itu terjadi di semua lapangan.
