Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan pemanggilan dirinya oleh Komisi III DPR RI.

Komisi III ingin meminta penjelasan Basuki, terkait dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.

Soal pemanggilan itu, Basuki akrab disapa Ahok menyebut Komisi III DPR RI tidak profesional. Bahkan, Ahok menyebut mereka yang tergabung di Komisi III tidak mengerti hierarki Undang-Undang.

"Panggil saya itu, menunjukkan mereka tidak profesional dan tidak mengerti hierarki UU," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (16/3/2016).

Seharusnya, ujar Ahok, yang dipanggil oleh Komisi III DPR RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, KPK hingga saat ini belum menemukan dua alat bukti dalam kasus pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.

"Kalau Komisi III merasa sudah menemukan (dua alat bukti), lalu yang memilih KPK siapa? Komisi III toh? Berarti Komisi III secara logika saja, seharusnya dia memanggil KPK dan BPK," kata Ahok.

Dia mencontohkan, "Eh kalian berdua (KPK dan BPK), yang bener saja nih. Kok kami ketemu dua bukti untuk pidana, kenapa kalian bilang belum ketemu? Kalian ini bodoh atau dibeli Ahok? Kata Ratna Sarumpaet gitu kan," canda Ahok.

Ahok menjelaskan, pemanggilan dirinya oleh Komisi III DPR RI akan percuma. Alasannya, dia tidak bisa memaparkan hasil audit investigasi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh BPK.

"Kalau panggil saya, saya tidak boleh buka auditnya BPK. Kalau saya buka, nanti saya dipidana karena membuka hasil audit investigasi. Ini mah namanya kampungan Komisi III," ucap dia

Ahok berharap Komisi III memanggil KPK dan BPK yang bisa memaparkan hasil audit investigasi RS Sumber Waras.

"Saya harap teman-teman Komisi III bekerja profesional. Yang memilih anggota BPK dan KPK itu mereka. Kalau panggil saya, saya tidak bisa buka hasil auditnya," jelas Ahok.

Sebelumnya, Komisi III berencana untuk memanggil Ahok untuk dimintai penjelasan soal pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.

Pembelian lahan untuk dibangun rumah sakit kanker itu, dalam catatan BPK, terindikasi merugikan keuangan negara berkisar Rp 191 miliar.