TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tarif yang berbeda antara Grab, Uber, dengan taksi konvensional menjadi pemicu ribuan sopir taksi menggelar demonstrasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, tarif taksi konvensional jelas lebih mahal, karena dikenakan komponen biaya yang disisihkan untuk uji kelayakan kendaraan (KIR), perawatan rutin, bayar asuransi penumpang, gaji pengemudi, keuntungan operator, dan lain-lain.

"Mereka biaya lebih mahal, sementara taksi yang menggunakan daring (Uber dan Grab) inj murah," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok di Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (22/3/2016).

Mantan Bupati Belitung Timur tersebut mengatakan perbedaan tarif keduanya bisa mencapai setengah harga, karena pihak Uber dan Grab tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan pool taksi. Praktis hal itu mengurangi pendapatan dari penumpang taksi konvensional.

"Bisa sampai setengah harga, karena mereka enggak ada kewajiban bikin pool, mereka enggak ada kewajiban punya bengkel, enggak ada bayar pajak, enggak ada pelihara karyawan. Sementara perusahaan taksi ini kan diwajibkan Undang-Undang musti punya pool," jelas Ahok.

Sependapat dengan Ahok, pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Joko Triyono mengatakan, seharusnya Uber dan Grab harus mengajukan izin perusahaan kendaraan umum.

Tarif yang berlaku wajib mengikuti aturan pemerintah. Pengemudinya juga harus memiliki kualifikasi dan waktu jam kerja. Hal itu demi menunjang keselamatan penumpang.

"Jika masih tidak memiliki izin usaha operasi angkutan umum, polisi berhak menilang sesuai UU No 22 Tahun 2009," ujar Joko Triyono.