Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎ Paguyupan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) mengaku akan melakukan aksi mogok nasional lanjutan jika aplikasi angkutan berbasis online seperti grab dan uber tidak diblokir.

Hal ini menyusul pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara yang tidak mau menutup aplikasi dan pernyataan Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan penutupan aplikasi juga bukan keputusan yang tepat.

Humas PPAD, Suharto menuturkan pihaknya pasti akan melakukan aksi susulan yang lebih besar, yakni mogok nasional. Namun kapan waktunya masih belum ditentukan.

"‎Kami akan aksi besar-besaran, tapi kami konsolidasi dulu ke dalam," ucap Suharto, Rabu (23/3/2016).

Suharto menambahkan dia berharap pemerintah menutup sementara aplikasi grab dan uber, pasalnya pengemudi keduanya ialah juga pengemudi yang dulu tergabung dalam PPAD.

"Grab dan Uber kan pengemudinya dulu anggota kami yang pindah kesana. Yang kami mau itu, sekarang pemerintah tutup dulu aplikasinya, suruh mereka urus izin dan samakan argonya. Itu dulu lah," tambahnya.

‎Untuk diketahui, Selasa (22/3/2016) kemarin ribuan sopir taksi melakukan aksi demo di DPR RI, Kemenkominfo, kawasan Semanggi dan Istana Negara. Dalam aksinya mereka menuntut aplikasi Uber dan Grab ditutup.

Disela-sela aksi, terjadi beberapa tindakan anarkis dimana ada keributan para sopir taksi dengan pengemudi Gojek. Bahkan ada pula aksi sweeping dari para sopir taksi terhadap rekannya yang tidak mau ikut aksi.

Alhasil sebanyak 83 orang diamankan oleh Polda Metro Jaya lantaran diduga melakukan tindak pidana dalam aksi tersebut.