TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kericuhan yang terjadi ketika para pengemudi taksi dan angkutan umum menggelar aksi demonstrasi memprotes layanan transportasi berbasis online, Selasa (22/3/2016) dinilai merupakan dampak lambannya respons Pemerintah DKI Jakarta.

Padahal, sejak awal maraknya transportasi berbasis online telah memunculkan pro dan kontra sehingga memicu bentrok dan gesekan. Misalnya antara pengemudi ojek berbasis online dengan ojek pangkalan yang telah terjadi sebelum-sebelumnya.

Demikian diungkapkan Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhamad Idrus, Kamis (24/3/2016).

Idrus pun menyesalkan bentrokan ini terjadi karena lambannya Pemprov mengantisipasi perkembangan transportasi berbasis online. Ia menilai Pemprov DKI tidak tanggap merespons, sehingga gesekan antara pengemudi transportasi berbasis online dengan angkutan konvensional semakin membesar.

"Kehadiran transportasi berbasis online memang sulit dibendung. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknlogi IT yang begitu pesat dan masuk ke semua lini kehidupan masyarakat. Pemprov DKI mestinya cepat mengambil kebijakan untuk menemukan solusi terbaik. Sehingga gesekan tidak terjadi," ujarnya.

Idrus menuding Pemprov DKI tak peka dan hanya bertindak seperti laiknya pemadam kebakaran, yang menunggu gesekan antara angkutan konvensional dan transportasi berbasis online meledak semakin besar.

Atas kejadian itu, Idrus lantas mendesak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera mengambil kebijakan terbaik terkait dengan transportasi agar gesekan yang lebih fatal tidak terjadi. Ia juga meminta semua pihak untuk menahan diri demi kebaikan bersama warga Ibukota.

"Basuki harus segera mengeluarkan kebijakan terbaik untuk anak bangsa ini, bukan cuma bisa main ancam," ujarnya.‎