TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nelayan Muara Angke menyatakan tetap mendukung program Pemda DKI untuk melakukan reklamasi Teluk Jakarta.

Bahkan, beberapa hari lalu sekitar 300 dari mereka mendatangi PTUN DKI Jakarta untuk menyampaikan dukungannya.

"Selama ini hasil tangkapan kami tidak terpengaruh kok dengan adanya reklamasi karena mereka mencari ikan agak ke tengah laut, sementara reklamasi di pinggir pantai,” kata Bani salah seorang nelayan Muara Angke, Jumat (25/3/2016).

Nelayan yang sempat diminta menjadi saksi di PTUN DKI Jakarta mengaku tidak pernah menemui kendala apapun dan tetap bisa melaut serta menangkap ikan seperti biasa.

Ia merasa heran adanya penolakan yang berlebihan atas kegiatan reklamasi.

Nelayan lainnya Sulaiman bahkan mengaku yakin Pemda DKI Jakarta sudah melakukan kajian mendalam yang melibatkan sejumlah pakar di bidang masing-masing.

"Jadi tidak mungkin reklamasi untuk menyengsarakan mereka," katanya.

Menurutnya, saat ini anak-anak nelayan yang tidak lagi tertarik melaut sehingga membutuhkan alternatif pekerjaan lain yang ternyata bisa disediakan di lingkungan pulau buatan yang peruntukannya antara lain untuk permukiman, pusat bisnis dan perkantoran.

Pulau buatan pun menurutnya akan membantu pemerintah mengurangi pengangguran di Jakarta.

"Pusat bisnis dan perkantoran itu tentu membutuhkan tenaga kerja. Yang paling dekat kan tenaga kerja dari sekitar Muara Angke.

"Lagipula nanti pemerintah terbantu dengan adanya lapangan pekerjaan baru, di pulau reklamasi itu," katanya.

Mengenai penyerapan tenaga kerja tersebut hingga saat ini sudah ada beberapa warga Muara Angke yang bekerja di area reklamasi.

“Saat ini orang-orang Muara Angke udah banyak kok yang kerja di reklamasi itu,” tutur Sulaiman.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok menjamin reklamasi Jakarta tidak akan berdampak negatif bagi nelayan.

Ia memastikan proyek untuk membentuk 17 pulau akan tetap dilanjutkan.

"Warga pesisir justru akan mendapatkan dampak positif kok dari reklamasi tersebut. Apalagi, proyek ini akan menambah luas lahan di Jakarta. Dan Pemprov DKI akan langsung mendapatkan tanah yang bersertifikat seluas 51 hektare," kata Ahok.

Menurut Ahok dengan pertumbuhan penduduk yang demikian tinggi tentu DKI Jakarta membutuhkan lahan tambahan yang cukup luas untuk mendukung kegiatan warganya.

"Jika tanpa reklamasi akan sulit kebutuhan tersebut dipenuhi," katanya.